batampos.co.id – Mahalnya tarif kontainer dari Batam menuju Jakarta menjadi salah satu hambatan pengusaha kawasan industri dalam melakukan ekspor dalam negeri.
“Kapalnya hanya seminggu sekali baru jalan. Itupun barang industri gabung dengan barang konsumsi,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Kamis (17/8).
Penyebab mengapa hanya dalam seminggu hanya sekali kapal yang berangkat karena industri di Batam malas melakukan perdagangan dalam negeri akibat pemberlakuan bea masuk (BM) sebesar 10 persen dari kawasan perdagangan bebas Batam menuju wilayah pabean Indonesia.
Menurut Ayung, sapaan akrabnya dalam sekali pengiriman biayanya bisa mencapai Rp 14 juta. Sehingga pemerintah pusat dituntut untuk menciptakan regulasi yang mempermudah ekspor dalam negeri sehingga bisa menekan biaya pengiriman.
Salah satu solusi yang tengah digarap pemerintah adalah memberlakukan kebijakan Free trade Agreement (FTA) di dalam kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK).
“Dengan FTA, maka keharusan membayar BM akan dihilangkan sehingga akan menggairahkah ekspor dalam negeri,” ujarnya.
Ketika FTA berlaku, maka frekuensi keberangkatan kapal yang mengangkut barang produksi industri di Batam akan meningkat.
“Dengan demikian harga dapat ditekan dan industri di Batam bisa bertumbuh lagi. Shipyard dapat banyak order dan industri pelayaran berjaya kembali,” ungkapnya.
Kebijakan FTA ini mendapat dukungan dari BP Batam. Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami meyakini jika FTA berlaku, maka industri-industri di Batam tidak ragu-ragu lagi melakukan ekspansi.
“Kalau FTA berlaku, mereka ekspansi. FTA membuat Batam menjadi lebih seksi lagi di mata investor,” harapnya.(leo)