batampos.co.id – Legislator DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang, Rudy Chua mendesak Pemko Tanjungpinang segera melantik Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggungjawab untuk mengelola Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang. Selain itu diharapkan memberikan pembekalan anggaran pada APBD Perubahan nanti.
“Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, bisa jadi operasional SWRO Tanjungpinang menunggu kelarnya APBD P Kota Tanjungpinang,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (18/8).
Menurut politisi Partai Hanura tersebut, tanpa dibekali dengan anggaran, pergerakan UPTD juga bakal terhadap. Karena hanya Kepala UPTD yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan personel lainnya adalah non pegawai. Artinya membutuhkan anggaran untuk gaji dan operasional.
“Karena awal, tentu belum ada pemasukan yang didapat. Tetapi ketika sudah berjalan dua atau tiga bulan, mereka sudah punya kemampuan anggaran,” papar Rudy.
Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut menegaskan, untuk sekarang ini cukup dengan serahterima pengelolaanya saja. Karena untuk persoalan aset membutuhkan waktu yang panjang. Dikatakannya, berkaca dari pengalaman-pengalaman yang ada, membutuhkan waktu dua tahun paling cepat.
“Artinya bisa sambil berjalan untuk proses tersebut. Karena yang terpenting sekarang ini adalah, SWRO segera memberikan manfaat kepada masyarakat,” tutupnya.
Terpisah, Noviandi warga Tajungunggat, mengatakan pihaknya sudah gembira dengan jalannya air SWRO pada uji alir kemarin. Akan tetapi sekarang ini sudah tidak bisa jalan lagi. Diakuinya, kondisi air tersebut lebih baik, jika dibandingkan dengan air hasil produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri.
“Kalau air hasil PDAM meskipun sudah rebus, bau kaporitnya tidak hilang. Beda dengan air SWRO ini,” ujar Noviandi, kemarin.(jpg)