batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menambah anggaran pengendalian banjir Kota Batam. Jika tahun lalu dianggarkan sebesar Rp 25,55 miliar. Maka tahun 2017 pengendalian banjir yang terdiri dari perbaikan dan pembangunan drainase tersebut dianggarkan Rp 43,5 Miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 18 miliar.

“Tahun ini Rp 43.516.055.305. Anggarannya ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kalau dulu namanya Dinas Pekerjaan Umum (PU),” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Rohaizat, Jumat (18/8).

Menurutnya, anggaran ini dibagi di lima wilayah. Dimana pembangunan drainase wilayah satu Batam sebesar Rp Rp 10,2 miliar. Wilayah satu ini meliputi Kecamatan Batuampar dan Bengkong. Pembangunan drainase wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan Batam Kota dan Lubukbaja sebesar Rp 8,09 miliar.

Dan wilayah tiga terdiri dari Kecamatan Seibeduk, Nongsa, dan Galang sebesar Rp 6,69 miliar.

Wilayah empat Sagulung dianggarkan sebesar Rp 9,4 miliar. Sedangkan wilayah lima yang terdiri dari Sekupang, Batuaji, dan Belakangpadang dianggarkan sebesar Rp 3,86 miliar.

Selain pembangunan drainase baru, Pemko juga fokus pemeliharaan. Untuk pemeliharaan rutin drainase tahun ini pemko menganggarkan Rp 2,22 milar. Sedangkan untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) drainase Rp 2,52 miliar. “Kita berharap dengan anggaran ini bisa meminimalisir titik banjir di Batam,” kata Rohaizat.

Eskavator jenis anfibi milik Bina Marga Kota Batam menormalisasi drainase di depan Perumahan Rici, Sekupang, Jumat (14/7). Lokasi ini sering banjir bila hujan datang. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Anggota Komisi III DPRD Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak menyebutkan, belum tuntasnya penanganan banjir di Batam, tidak lepas dari sistem drainase yang buruk. Harus ada perhatian serius dari dinas terkait.

Diakuinya, selai kesulitan anggaran, permasalahan pemko saat ini adalah seluruh wilayah sudah tertutup pemukiman dan industri. “Selain sulit, tentu anggaran yang dibutuhkan cukup besar,” kata Jefri.

Untuk itulah ia menyarankan agar permasalahan ini bisa diselesaikan, pemko dan BP Batam harus saling besinergi. “Saling membangun, misal untuk membangun drainase, BP bisa menyediakan lahan atau termasuk juga anggaran pembangunan drainase dari BP Batam. Sehingga bersama-sama kita membangun kota Batam,” kata Jefri.

Ia yakin, bila tak ada sinergi antara kedua lembaga ini, akan mustahil permasalahan banjir akan selesai.

“Daerah rendah akan selalu menjadi langganan banjir. Makanya harus ada upaya dari pemerintah,” tegasnya. (rng)

Respon Anda?

komentar