batampos.co.id – Ratusan pengemudi taksi online unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, Senin (21/8). Mereka mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk segera mengeluarkan rekomendasi untuk taksi online.
Kordinator taksi online, Bili Maswara mengaku, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu, ada beberapa pasal pada peraturan menteri perhubungan yang dicabut.
“Salah satunya mengenai masalah izin. Begitu juga STNK atas nama badan hukum ,” ujarnya.
Ia menilai hasil putusan MA adalah putusan tertinggi di Indonesia, sehingga ketika pusat telah meutuskan, aturan tersebut wajib diimplementasikan di daerah. “Putusan MA itu sudah clear, pasal mana yang dihapus sudah jelas. Masalah izin dari provinsi, kita sudah lengkapi. Hanya saja sampai sekarang belum ada tindaklanjuti dari provinsi,” tuturnya.
Selain itu, pengemudi taksi online juga keberatan dengan banyaknya penangkapan pengemudi taksi online oleh oknum taksi konvensional. Menurut dia, penangkapan tersebut membuat pengemudi taksi online tidak nyaman saat membawa penumpang.
“Kepada pihak kepolisian kami meminta tegas oknum masyarakat yang melakukan sweeping. sekaligus mengusut tuntas kasus pemukulan kepada pengemudi taksi online,” sebut Bili.
Pemukulan demi pemukulan ini masih diterima supir taksi online. Tak hanya itu saja, kendaraan mereka tak luput dari sasaran kekerasan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Malam tadi di BCS, teman kami dipukul dan mobilnya dirusak. Apakah seperti ini yang dibenarkan,” sesalnya.
Demo baru berhenti setelah Wali Kota Batam yang diharapkan bisa mendengarkan aspirasi mereka tidak berada di tempat. Selain itu dalam aksi tersebut, izin demo yang mereka minta ke pihak keepolisian ternyata belum dilengkapi. Meskipun kecewa, pengemudi taksi online membubarkan diri dengan tertib.
Kompol Firdaus, kapolsek Batam Kota meminta aksi demo tersebut tidak dilanjutkan. Mengingat terjadi miss komunikasi antara aparat kepolisian dan supir taksi online.
“Hari ini tak ada izin demo. Memang kemarin mereka meminta izin tapi ada syarat yang belum lengkap dari intel polres. Makanya disuruh lengkapi dulu,” katanya. (rng)