Bandara Letung difoto dari udara. Sampai saat ini, bandara ini masih menunggu kepastian peresmian oleh Presiden RI Joko Widodo. F.Syahid/batampos.

batampos.co.id – Kesatpel Bandara Letung Ariadi Widiawan, mengungkapkan jika bandara Letung belum bisa diresmikan karena pemerintah hingga saat ini belum memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah pusat.

Salah satu syarat yang hingga kini belum dipenuhi yakni serahterima aset bandara. Aset bandara tersebut harus diserahterimakan dulu kepada pemerintah pusat.

“Itu salah satu syarat yang diminta pemerintah pusat, terkait itu syarat muthlak atau tidak itu pemerintah pusat,” ungkapnya kepada wartawan Senin (21/8).

Sejauh ini katanya, pemerintah daerah juga sudah menyetujui jika aset bandara menjadi aset pemerintah pusat. Daerah sudah mengirimkan surat kepada kementerian melalui dirinya. Jika sudah sampai kepada pemerintah pusat, maka baru akan diproses.

“Kalau tidak salah petengahan Agustus kemarin surat sudah disampaikan ke kementerian melalui saya,” jelasnya.

Namun meski sudah menyetujui agar aset dikelola oleh pemerintah pusat, tapi mengenai peresmian, tidak serta merta presiden yang meresmikan.

“Pemda Anambas mengharapkan agar peresmian dilakukan oleh presiden, supasa sesekali presiden datang ke Anambas. Tapi kita tetap lihat ketersediaan presiden,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas perhubungan dan lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurman, mengatakan, mengenai pelimpahan aset, khususnya pada sisi darat bandara sedang dicari solusi.

“Direncanakan, Selasa (22/8) besok rapat untuk membahas mengenai hal itu,” ujarnya Senin (21/8).

‎Meski terkesan gamang dalam menentukan sikap terkait aset tersebut, Namun Nurman, mengaku ada arah agar Pemerintah Daerah mengelola bandara itu. Ia juga mengatakan, dalam klausul nota kesepakatan antara Kementrian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Anambas terkait pembangunan dan pengelolaan bandara, Pemerintah Daerah dapat meminta
kembali apabila Pemerintah Daerah merasa sudah sanggup untuk
mengoperasionalkannya.

“Sepertinya berat untuk diserahkan ke pusat. ‎Ada rencana dan klausul untuk mengelola sendiri,” bebernya.

Nurman merincikan, total aset pada sisi darat bandara menembus angka Rp 55 miliar lebih. Total keseluruhan aset tersebut meliputi bangunan, alat-alat keamanan hingga tanah bandara.

Keseluruhan nilai aset ini pun, diakuinya merupakan gabungan antara sisi darat yang pembangunannya dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten.

‎”Total keseluruhan sisi darat itu, gabungan dari yang pembangunannya dari provinsi dan dari kami (Pemda,red). Kesimpulan dari MoU itu, asetnya 50 persen 50 persen,” ungkapnya. (sya)

Respon Anda?

komentar