batampos.co.id – Lewat Sidang Paripurna, Pandangan Akhir
Pansus Laporan Pertanggungjawaban APBD Kepri 2016, DPRD Kepri memberikan sejumlah cacatan strategis bagi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Salah satunya adalah mengenai tidak adanya kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemprov Kepri.
“Ada beberapa persoalan yang menjadi catatan dan perlu kami
sampaikan kepada Gubernur,” ujar Ketua Pansus LKPJ APBD Kepri 2016, Asmin Patros, Senin (21/8) di Kantor DPRD Kepri,
Tanjungpinang.
Politisi Partai Golkar tersebut menguraikan, catatan-catatan
yang disimpulkan adalah mengenai capaian kinerja dan
penyerapan anggaran yang tidak optimal dari sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan
Pemprov Kepri. Masih kata Asmin, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian khusus bagi Gubernur.
“Perlu kreativitas Gubernur untuk mendorong peningkatan PAD
bagi bertambahnya nilai kekuatan anggaran daerah,” papar
Asmin.
Legislator Komisi II tersebut juga mengatakan, sedikitnya ada
11 catatan yang harus diperhatikan Gubernur Kepri, Nurdin
Basirun bersama bawahannya. Selain persoalan PAD, masalah aset juga harus diselesaikan. Disamping itu, Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera dituntaskan. Karena apabila, tidak diselesaikan berpotensi
menjadi persoalan hukum.
“Petunjuk yang sudah diberikan BPK harus segera dituntaskan.
Karena konsekuensinya adalah menjadi persoalan hukum,” tegas
politisi Partai Golkar tersebut.
Ditambahkannya lagi, pihaknya juga menyoroti kinerja Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjunguban, Bintan. Menurut Asmin, Gubernur harus memperhatikan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di rumah sakit tersebut. Masalah pokok lainnya adalah mengenai kurang baiknya laporan pertanggungjawaban dari RUSD tersebut.
“Catatan-catan yang kami sampaikan hari ini (kemarin,red)
adalah sebagai bahan evaluasi. Sehingga Gubernur bersama
bawahannya bisa bekerja lebih baik lagi,” tutup Asmin.
Terpisah, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, evaluasi
yang diberikan DPRD Kepri adalah media koreksi baginya. Ia
menegaskan, akan melakukan telaah bersama-sama OPD sesuai
dengan catatan yang disampaikan DPRD. Menurut Gubernur, untuk peningkatan PAD pihaknya terua berupaya membongkar
potensi-potensi yang ada.
Disinggung mengenai adanya sorotan dewan terhadap kinerja BMUD Kepri. Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, setiap tahun anggaran BUMD dibekali dana. Sebagai perusahaan plat merah, harusnya bisa memberikan kontribusi bagi daerah.
Ditegaskannya, melihat situasi sekarang ini, ia akan mengambil
sikap tegas. Yakni tidak akan menyediakan anggaran tambahan
bagi BMUD.
“Kalau memang tidak ada kontribusi bagi daerah untuk apa.
Karena tanggungjawab BUMD adalah membantu dalam meningkatan PAD,” ujar Gubernur Nurdin, usai sidang paripurna.(jpg)