batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) PLN Persero Kepri sudah sangat mendesak. Menurutnya, dengan langkah tersebut bisa mempercepat garis komando dalam penuntasan persoalan kelistrikan di Provinsi Kepri.

“Di tahun anggaran 2017 ini, Kanwil PLN Riau Kepri mendapatkan dukungan anggaran setengah triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 150 miliar untuk Kepri,” ujar Irwansyah menjawab pertanyaan media di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang usai melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Kepri, dan Kanwil PLN Riau Kepri, Rabu (23/8)

Legislator Komisi III DPRD Kepri tersebut menjelaskan, Kepri adalah wilayah yang terdiri dari 2.408 pulau. Di luar Kota Tanjungpinang dan Batam, ada 275 desa yang ada di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas. Tetapi desa yang sudah dialiri listrik masih sekitar 56 persen.

Menurutnya, untuk mempercepat pembangunan Kepri dibidang kelistrikan adalah butuh penanganan yang khusus. Atas dasar itu, ia menilai Kepri sudah layak untuk memiliki Kanwil PLN secara mandiri. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut memaparkan, selain pembagian anggaran yang kurang. Persoalan rentang kendali juga menjadi alasan. Berangkat dari pemikiran tersebut, pihaknya akan menemui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Apabila sudah ada Kantor Wilayah, tentu proses koordinasi dan garis komando akan lebih cepat. Wacana pembentukan Kanwil PLN Kepri memang sudah sangat lama. Sekarang inilah saat yang tepat, sehingga bisa merangkai Kepri dengan kelistrikan,” paparnya.

Terpisah, GM PLN Area Tanjungpinang, Armunanto yang mewakili Kanwil PLN Riau Kepri mengatakan, Kanwil PLN sebenarnya sudah memberikan perhatian khusus bagi pembangunan sistem kelistrikan di Provinsi Kepri. Menurutnya, Kepala Kanwil hampir setiap pekan berada di Kepri.

“Komitmen PLN sudah jelas, yakni ingin membantu merangkai Kepri dengan kelistrikan. Memang semua butuh waktu dan proses untuk mewujudkan itu,” ujar Armunanto.

Masih kata Armunanto, pada tahun 2017 ini, Kepri mendapatkan dukungan 42 mega watt yang diperuntukan bagi 29 desa di Kepri. Dijelaskannya, MoU ini sendiri bertujuan untuk menggolkan atau mendukung program pemerintah, yakni program listrik 35.000 watt untuk masyarakat.

Untuk Kepri sendiri akan dipusatkan di 109 Desa yang selama ini belum teraliri listrik dengan maksiml. Namun pengalirannya dilakukan bertahap, yakni dimulai untuk 29 desa di tahun 2017, 35 desa di tahun 2018 dan 45 desa di tahun 2019. Sehingga di tahun 2019 atau paling lama tahun 2020 pulau-pulau di Kepri sudah teraliri listrik dengan baik.

“Target kami memang 2019 100 persen desa di Kepri sudah teraliri listrik. Sedangkan Rasio Elektrifikasi ditahun yang sama adalah 95 persen,” papar Armunanto.(jpg)

Respon Anda?

komentar