batampos.co.id – Dari tahun ke tahun pendapatan daerah dari sektor dana perimbangan untuk pembiayaan belanja Kota Tanjungpinang masih bergantung penuh pada dana alokasi umum (DAU).
Pada struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 pun masih sedemikian. Dinyatakan bahwasanya dari total estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 778,23 miliar, sebanyak Rp 430,74 miliar di antaranya bersumber dari DAU.
“Sedangkan sisanya masih bersumber dari DAK dan dana bagi hasil dari sejumlah sektor,” kata Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, kemarin.
Dari total estimasi dana perimbangan sebesar Rp 613,43 miliar dan dikurangi DAU sebesar Rp 430,74 miliar, sisanya adalah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 86,7 miliar, dana alokasi khusus fisik Rp 50,06 miliar, dan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 45,85 miliar.
“Lalu kami masih ada juga estimasi penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp 47,58 miliar,” kata Syahrul.
Dengan pendapatan sebesar itu, ada enam kerja prioritas yang akan digesa Pemko Tanjungpinang pada 2018 mendatang. Mulai dari infrastruktur dan fasilitas umum, pendidikan dasar yang jadi kewenangan daerah, akses kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi-potensi unggulan daerah.
Syahrul berharap draf KUA-PPAS yang sudah disusun ini bisa lekas dibahas di tingkat DPRD Tanjungpinang untuk kemudian dapat disahkan jadi RAPBD 2018. “Ya agar kerja-kerja yang lain juga dapat lekas dilakukan,” pungkasnya. (aya)