Batam Terganggu, Semua Daerah Terseret

“Saat ini, Batam penyumbang 71 persen ekonomi Kepri. Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya hanya menyumbang 29 persen saja. Artinya ketika ekonomi Batam bergejolak, maka sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujar Heru Pudyo Nugroho menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (3/9) di Tanjungpinang.

Menurutnya, data yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pusat dan daerah Tahun 2017 di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (28/8) lalu menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah lain tidak terganggu, namun perannya tidak besar untuk mengangkat angka pertumbuhan ekonomi Kepri.

“Karena ekonomi Kepri itu 71 persen disumbang Batam. Kalau ekonomi Batam sakit, maka sakit lah ekonomi Kepri,” papar Heru.

Masih kata Heru, untuk menyiasati hal ini, Pemerintah Daerah harus mengubah arah kebijakan pengembangan ekonomi Kepri dengan menguatkan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Kepri. Lebih lanjut katanya, yang membuat ekonomi Batam anjlok adalah tiga sektor utama yang selama ini menjadi penopang yakni sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian.

Tiga sektor ini menyumbang 68,68 persen. Tiga-tiganya turun. Seperti sektor industri pengolahan turun 0,44 persen (peran 36,62 persen). Sektor konstruksi turun 0,06 persen (peran 17,7 persen) dan sektor pertambangan/penggalian turun 4,32 persen (peran 14,36) persen. Hal inilah yang membuat ekonomi Batam makin jauh anjloknya. Sehingga menyeret angka terendah pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang sejarah provinsi ini berdiri.

Ekonomi Kepri tumbuh 2,02 persen di Triwulan I tahun 2017 menjadi 1,52 persen di Triwulan II. Provinsi Kepri berada di posisi 33 se-Indonesia. Di bawahnya posisi 34 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk mengobati Batam, maka pemerintah harus memberi banyak kemudahan termasuk mempermudah perizinan dan hal lainnya yang bisa membuat investor dan calon investor nyaman.

Selain mempertahankan ekonomi Batam, maka kekuatan ekonomi daerah lainnya harus diperkuat agar ke depan bisa berimbang. Sehingga, ke depan semua daerah bisa menjadi penopang ekonomi Kepri. Industri pengolahan di Batam, jangan sampai kolaps. Ini akan memperlebar krisis ekonomi Batam. Karena itu, sektor tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Sektor konstruksi, kata dia, juga tidak membantu mendongkrak ekonomi Kepri di Semester I tahun ini. Apalagi, banyak proyek fisik pemerintah belum dibangun. Ia mengakui, APBD dan APBN bukan segala-galanya untuk membangun ekonomi Kepri. Meski demikian, tetap bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi meski persentasenya tidak begitu besar.

Serapan APBD/APBN harus tinggi di awal tahun supaya bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Karena itulah Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo selalu berusaha mengesahkan UU APBN di akhir tahun. Tujuannya agar anggaran pemerintah bisa diserap di awal tahun. Jangan seperti selama ini, serapan APBD tidak menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di Triwulan I dan II.

“Makanya kami tidak mau hanya menyalurkan anggaran ke Satker dan pemerintah daerah tanpa melihat manfaat uang yang diberikan ke masyarakat. Maka perlu dilakukan evaluasi, Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi hingga serapan anggaran kecil,” jelasnya.

Sementara itu, terkait serapan anggaran Kepala Kanwil DJPBN Prov Kepri, Heru Pudyo Nugroho mengatakan sampai dengan akhir semester 1 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mengalami tantangan berat. Sesuai data BPS, ekonomi Kepri Triwulan II 2017 hanya tumbuh sebesar 1,16 Persen atau hanya setara 1,52. Peroleha tersebut turun jika dibandingkan dengan Semester I tahun 2016 sebesar 4,69 persen dan pada tahun 2015 sebesar 7,08 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen pada semester I 2017.

Di tengah kondisi lesunya sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri tersebut, perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri. Sektor belanja pemerintah (pemerintah) diharapkan bisa menjadi stimulus yang optimal bagi perekonomian. Adapun capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L (pemerintah pusat) di Provinsi Kepri sampai akhir semester I Tahun 2017 hanya 3 atau setara Rp 2,367 triliun dari pagu Anggaran (DIPA) sebesar Rp 7,098 triliun atau masih di bawah target nasional sebesar 40 persen.

Selain itu, Heru juga menyebutkan, untuk satker daerah hanya sebesar 33,54 persen dari pagu APBD 2017. Menurutnya, untuk mengkoordinasikan capaian kinerja di semester II 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepri menyelenggarakan rakor itu. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menentukan arah kinerja kedepan.

“Hasil akhir yang kita harapkan adalah, penyerapan anggaran optimal. Sedangkan outputnya maksimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” tutup Heru.(jpg)