2018, 100 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki

Sugira, 65, berdiri diatas rumahnya yang tidak layak huni di Kampung bagan, Piayu, Seibeduk, Selasa (5/9). Sugira salah satu yang tidak mendapatkan bantuan RTLH. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2018 mendatang Pemko Batam akan memperbaiki 125 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Batam. 50 unit rumah di mainland, dan 125 unit lainnya di hinterland. Untuk satu rumah dianggarkan Rp 25 juta.

“Jadi Rp 25 juta itu sudah termasuk upah tukangnya. Dan memang tetap seperti tahun sebelumnya, lebih banyak di hinterland,” kata kepala dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, Hasyima di gedung DPRD Batam, Selasa (4/9).

Hasyima mengatakan untuk tahun ini, program RTLH di Batam akan menggunakan konsultan.Di mana tidak lagi langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi ada konsultan ketika mau dikerjakan. Jadi jelas semua. Dan saya termasuk kepala bidang akan langsung turun ke lokasi,” katanya.

Ia berharap pelaksanaan RTLH tahun ini tidak akan sama dengan yang berlangsung beberapa tahun lalu. “Di beberapa tahun lalu, ada sedikit masalah. Ada yang tidak sesuai dengan keinginan dari warga dan mungkin ada salah perhitungan anggaran,” katanya.

Bekerjasama dengan lurah, dinsos akan melihat kebutuhan atau kondisi rumah yang akan diperbaiki. “Jadi misalnya kalau hanya atap yang butuh perbaikan, itu yang kita perbaiki. Artinya tetap sesuai kemampuan,” tambahnya.

Ia berharap dengan dianggarkannya RTLH ini, makin banyak masyarakat yang terbantu. Di mana saat ini memang masih banyak warga yang memiliki rumah yang harus diperbaiki.

Sementara untuk program RTLH 2017 ini masih belum pembangunan fisik. Masih dalam proses lelang. Tetapi dalam waktu dekat akan mulai dilakukan pengerjaan.

“Memang masih dalam proses lelang, tetapi kita optimis akan tetap sesuai jadwal. Tidak akan terlambatlah,” katanya.

Untuk tahun 2017 ini, ada sekitar 100 rumah yang diperbaiki. Anggarannya sekitar Rp 22 juta per unit.

“Kita cuma berharap jangan ada pilih kasih dalam pemilihan warga yang mendapatkan,” kata Sekretaris komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.

Ia berharap dalam pengalokasian anggaran juga harus benar-benar sesuai spesifikasi.

“Intinya harus dilihat kualitas dari material yang digunakan untuk membangun,”katanya. (ian)

Respon Anda?

komentar