batampos.co.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menganggap terorisme masih menjadi momok yang mengancam keamanan negara. Bahkan, internet membuat jaringan teroris semakin luas dan kompleks.

Itu disampaikan dalam International Conference on Contemporary Social and Political Science Affair (ICoCSPSA) 2017 di Surabaya kemarin (7/9). Dalam presentasinya yang berjudul Terorism, Cyber Crime, and National Security tersebut, Tito menyoroti perkembangan terorisme akhir-akhir ini. ”Globalisasi telah membentuk ruang baru yang harus dijaga keamanannya, yakni cyberspace,” jelas pria asal Palembang itu.

Sifat cyberspace yang tidak terbatas membuatnya sulit dibendung. Apalagi, mobilitas warga juga semakin tinggi. Ruang luas itulah yang saat ini juga dimanfaatkan pelaku kejahatan. Termasuk terorisme.

Jenderal bintang empat tersebut mencontohkan dunia siber yang jadi tempat penyebaran paham teroris. Doktrin tentang terorisme sangat mudah dibuat dan banyak bertebaran. Orang juga lebih mudah dipengaruhi. Rekrutmen teroris pun bisa dilakukan online, tanpa tatap muka. ”Itulah kenapa saya tidak punya sosial media. Karena saya orang paling diburu di Indonesia. Kalau ada, itu semua palsu,” kelakarnya.

Parahnya, dunia siber menciptakan leaderless jihad. Para teroris tersebut sudah berani beraksi sendirian dan lebih sporadis. Sebab, panduan membuat bom bisa dicari dengan mudah.

”Terorisme sesungguhnya adalah senjata bagi orang atau kelompok yang lemah,” jelasnya.

Namun, menurut Tito, mereka justru musuh yang berbahaya. Lewat terorisme, seseorang atau sekelompok orang tidak membutuhkan banyak teman untuk bisa mendelegitimasi kekuasaan. Karena itu, dia menolak anggapan bahwa terorisme berafiliasi dengan agama tertentu. Islam selama ini dipojokkan dan dirugikan dengan adanya islamically inspired terrorism. ”Terorisme adalah jaringan global, bukan permasalahan lokal,” terangnya.

Dalam mengatasi terorisme, mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu menyatakan, Indonesia menggunakan law enforcement operation. Yakni, antara musuh dan korban dibedakan. Berbeda dengan Myanmar, Indonesia menerapkan prinsip discriminate operation. ”Bukan sekadar dibasmi secara keseluruhan,” tuturnya.

Untuk memutus jaringan teroris, menurut Tito, kekuatan jaringan antarnegara perlu ditingkatan. Kerja sama antara negara dan aktor bukan negara. Mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). ”Kalau jaringan itu tidak terbentuk, persoalan ini tidak akan selesai,” tegasnya.

Indonesia harus belajar dari negara-negara di Timur Tengah, Filipina, dan Myanmar. Penanganan terorisme jangan sampai menimbulkan masalah baru. ”Karena jaringan teroris sangat mudah memicu timbulnya aliran baru,” urainya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Letjen (pur) Agus Widjojo yang duduk semeja dengan Tito mengungkapkan hal senada. Namun, dia menambahkan, gejolak nasional berupa pengerahan massa akhir-akhir ini merupakan konsekuensi logis dari kebebasan beropini kepada warga negara. Dia menggarisbawahi, yang paling penting adalah menghargai perbedaan.

”Selama tidak menyalahi kaidah demokrasi, saya rasa sah-sah saja,” terangnya.

Menurut Agus, tugas negara tidak hanya menjaga keamanan. Tapi, juga bagaimana meningkatkan pembangunan yang akhir konsekuensinya adalah ketenteraman masyarakat.

”Kalau pembangunan lancar, kepercayaan kepada negara otomatis juga tinggi,” jelasnya. (aji/c10/nw)

Respon Anda?

komentar