batampos.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan Siregar mengatakan pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan II tahun 2017 ini sangat tidak menggembirakan. Capaian sekitar 1,52 persen jauh dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri.

“Dengan capain pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,52 persen, maka target RPJMD untuk tahun 2017 yang ditetapkan Pemprov Kepri sebesar 5,85 persen tampaknya tidak mungkin lagi bisa dicapai,” ujar Panusunan Siregar saat rapat koordinasi bersama antara Bank Indonesia dan Komisi II DPRD Kepri, Jumat (9/9) di Batam.

Dijelaskannya, ada beberapa sektor yang menjadi penyebab merosotnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Dari tangan pemerintah daerah sendiri adalah, tidak optimalnya peran APBD Kepri sampai sejauh ini. Padahal punya peran dalam membantu pertumbuhan ekonomi Kepri. Atas dasar itu, Pemprov Kepri diharapkan menggesa penyerapan anggaran daerah tersebut.

“Realitas yang terjadi adalah, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 1.52 persen pada triwulan II. Sebenarnya dapat diantisipasi oleh Gubernur. Pemerintah provinsi Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri sejak tahun anggaran diketok,” ujar Panusunan Siregar

Penusunan menyebutkan, untuk triwulan kedua ini, konsumsi pemerintah justru kontraksi diangka minus 6.66 persen. Menurutnya, meskipun APBD Kepri hanya menyumbang 5.23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, anggaran daerah tersebut sifatnya stimulan. Karena menarik pertumbuhan ekonomi Kepri.

Dijelaskannya, Pemprov Kepri dan jajaran OPD Kepri harus lincah membelanjakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi Kepri kembali bergairah. Karena dengan menggeliatnya pembangunan, diharapkan dapat mengangkat laju pertumbuhan ekonomi.

“Saya harus jujur mengatakan bahwa secara fakta empiris analistik statistik, OPD Pemprov Kepri belum memainkan perannya. Bagaimanapun juga pengelolaan APBD, dan APBN ada ditangan mereka,” papar Panusunan.

Masih kata Panusunan, selain itu ada tiga sektor andalan Kepri saat ini sedang mengalami “sakit” parah. Yakni, Industri pengolahan, Konstruksi dan pertambangan-penggalian turun sangat signifikan. Bahkan industri pengolahan dan pertambangan bahkan mengalami kontraksi (pertumbuhan minus), terburuk dalam tujuh tahun terakhir.

“Ini yang menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Jika ingin mengejar target RPJMD, sektor-sektor tersebut harus segera diperbaiki,” tutupnya.

Optimalkan Peran Industri Pariwisata

Turis anak-anak bermain pasir putih di pantai Club Medi Lagoi, baru-baru ini. Slamet/Batam Pos.

Kepala Kantor Bank Indonesia Gusti Raizal Eka Putra mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pekan lalu dapat dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Kepri. Maka dari itu, Ia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif.

“Untuk jangka pendek, sisi keamanan, regulasi perizinan investasi dan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pelaku usaha harus terus dijaga,” kata Gusti.

Ia juga merekomendasikan agar pariwisata di kelola baik dengan melibatkan ekonomi kemasyarakatan. Harapannya, ekonomi kemasyarakatan dapat ikut berkembang dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kepri, seperti Lagoi. Pihaknya mengusulkan agar setiap hotel disana diwajibkan menggandeng masyarakat menjual souvenir. Jadi masyarakat juga ikut diberdayakan.

Untuk jangka panjang, Kantor Bank Indonesia Kepri merekomendasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kabupaten Natuna dan Anambas bisa difokuskan kepada perikanan. Sebab, hingga saat ini, sektor perikanan belum maksimal dikelola.

“Industri pengolahan juga harus dikembangkan untuk jangka panjang dengan mewujudkan industri pendukung bagi bahan bakunya. Sehingga, harga produksi barang tidak mahal,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berterimakasih atas masukan yang diberikan pihak Bank Indonesia dan BPS. Kedepan, Ia pun mendelegasikan tugas kepada Komisi II untun menggagas pertemuan dengan OPD-OPD Kepri yang difasilitasi DPRD.

“Jadi masukan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OPD tinggal kita awasi. Karena kami gelisah juga melihat pelambatan ekonomi ini,” kata Jumaga.

Provinsi Kepri, harus bisa mengembalikan kejayaannya seperti tahun tahun sebelumnya. Maka dari itu, Ia berharap seluruh elemen khususnya Pemprov Kepri untuk serius bekerja membangkitkan ekonomi Kepri.

“Kalau memang ada kepala OPD yang tidak sanggup, ya diganti saja,” tegas Jumaga.

Ditempat yang sama, ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengamini permintaan Ketua DPRD Kepri. Atas dasar itu, Ia meminta kepada Bank Indonesia dan BPS terus memberikan masukan tiap triwulannya kepada DPRD dan Pemprov Kepri untuk dapat mengambil tindakan.(jpg)

Respon Anda?

komentar