batampos.co.id – Sejumlah kalangan menilai potensi investasi dan pembangunan ekonomi di Batam bisa disejajarkan dengan Johor, Vietnam, bahkan Singapura. Dengan catatan, pemerintah memiliki komitmen untuk mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy, mengatakan proses investasi di Singapura sangat terukur dan transparan. Mulai dari proses pengurusan izin, membangun pabrik, hingga pembayaran pajak.

“Sampai soal bonus atau gaji ke 13 dan seterusnya, termasuk hak-hak pegawai disimpan, dikelola secara transparan dan terlindungi dengan baik,” katanya.

Johanes mengatakan, semua proses perizinan di Singapura bisa diurus secara online. Sehingga semua berjalan dengan transparan. Termasuk soal biaya dan estimasi waktunya.

“Jadi kita tahu siapa yang mau melakukan apa. Biayanya jelas disebutkan dan waktunya juga jelas berapa lama. Dan tepat waktu,” katanya.

Jangankan dengan Singapura. Jika dibandingkan dengan Vietnam pun Batam masih jauh tertinggal. Ini karena Vietnam memiliki perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dengan baik sekali.

Semua permasalahan pembebasan lahan dan infrastruktur dapat ditangani dengan baik di Vietnam. Dan ketika ada permasalahan, kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung. Permasalahan yang ada bisa diselesaikan tanpa berlarut-larut.

“Ini yang membuat daya saing industri di Vietnam menjadi lebih menarik,” katanya.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga memberikan beberapa insentif bagi investor. Itu disesuaikan dengan skala usaha. Misalnya berdasarkan teknologi yang dibawa, jumlah investasi atau jumlah tenaga kerja, hingga lokasi investasi terkait.

Persoalan demo buruh, kata Johanes, juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi para calon investor. Berbeda dengan Batam dan Indonesia secara umum, demo buruh di Malaysia dan Vietnam, apalagi Singapura, merupakan hal yang langka. Sebab pemerintah mengatur hak dan kewajiban buruh dengan tegas dan jelas.

“Misalnya kalau hari ini perusahaan melakukan PHK, bisa langsung dibayar pesangonnya,” katanya.

Menurut Johanes, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam, Batam kurang kompetitif karena ada dua hal. Pertama produktivitas Batam lebih rendah. Kemudian jumlah hari kerja di Batam lebih sedikit karena banyak hari libur ditambah lagi dengan gangguan demonstrasi.

ilustrasi

Tetapi secara keseluruhan, menurut Johanes, yang membuat Batam tertinggal adalah karena banyaknya perizinan yang harus diurus. Itupun harus diurus di lintas departemen dan kantor.

“Umumnya di level eselon 2 ke bawah. Cara pandang juga sangat birokratis dan sektoral. Ini yang menjadi pekerjaan besar pemerintah dan belum ada solusinya,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk. Menurutnya, selain karena letaknya yang strategis, Singapura sebuah negara kecil dan dalam pengambil keputusannya singkat dan cepat.

Selain itu, infrastrukturnya siap, termasuk SDM dan teknologinya. “Sehingga di Singapura itu sudah memiliki SOP yang pasti, baik dalam waktu dan biaya. Selain itu transportasi laut dan udara sudah siap semuanya,” katanya.

Demikian halnya dengan Johor Bahru. Hampir sama dengan Singapura. Sekalipun hanya negara bagian Malaysia, tetapi di sana menjalankan kebijakan yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerahnya.

“Selain itu, ada insentif yang sangat menarik, juga ada kepastian hukum dalam berinvestasi,” katanya.

Jadi mengakui, Batam hanyalah sebuah kota. Berbeda dengan Singapura dan Johor yang berdiri sebagai sebuah negara dan negara bagian. Segala bentuk kebijakan di Batam tentu harus melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Namun begitu, menurut Jadi, bukan tidak mungkin perizinan usaha di Batam bisa dipermudah. Mengingat Batam memiliki berbagai infrastruktur pendukung. Apalagi Batam merupakan daerah khusus dengan status kawasan perdagangan bebas (FTZ) nya.

“Karena itulah Presiden Jokowi mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang ke-16 untuk percepatan perizinan dalam berusaha,” katanya.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, juga mengakui bahwa masalah perizinan adalah membuat Singapura dan beberapa negara tujuan investasi lebih menarik.

“Kalau di sana mereka terapkan one single submission. Jadi tak bolak-balik urus perizinan,” katanya.

Menurut dia, Batam juga bisa melakukan hal serupa. Perizinan harus dipermudah dan bisa diurus di satu tempat.

Permudah Perizinan

Presiden Joko Widodo meminta agar paket kebijakan ekonomi ke-16 tentang kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha segera dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam. Presiden juga berharap mal perizinan di Batam yang akan dibuka November nanti harus benar-benar menjadi simbol dari paket kebijakan ekonomi ini.

“Presiden bilang segala perizinan harus dalam satu gedung. Ada yang nangis, marah dan bingung ketika masuk mall perizinan jadi sumringah karena selesai di satu tempat,” kata Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eddy Putera di Hotel Best Western Premier Panbil saat sosialisasi paket kebijakan ekonomi ke-XVI, Senin (18/9).

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pada akhir Agustus lalu ini bertujuan untuk mencari solusi atas kebuntuan investasi di Indonesia. “Rata-rata investasi dari tahun 2012 hingga 2016 mencapai 1.417,58 miliar dolar Amerika dan yang masuk ke Indonesia hanya 27,99 miliar dolar Amerika, atau hanya 1,97 persen dari investasi dunia,” jelas Eddy.

Paket kebijakan ini, kata Eddy, menyederhanakan proses perizinan melalui data sharing dan tidak berulang berdasarkan regulasi yang berlaku. Perizinan juga diintegrasikan secara digital atau online single submission. Dengan kata lain, data pengusaha yang tersimpan di BP Batam dapat diunduh oleh Pemko Batam dan instansi pemerintahan lainnya.

“Pengajuan perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha melalui sistem elektronik secara tunggal dan pemrosesan perizinan serta pengambilan keputusan secara tunggal,” ungkapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau, menyebutkan nantinya akan ada 30 jenis perizinan yang bisa diurus di gedung mal perizinan ini. Saat ini pengerjaan sudah masuk persiapan sistem yang menghubungkan 30 pelayanan perizinan tersebut.

Pelayanan satu pintu ini akan memangkas panjangnya birokrasi dan waktu yang sering dikeluhkan warga dan pengusaha. “Pengurus izin tinggal bawa berkas saja,” katanya.

Selain itu, pihaknya bersama instansi terkait tengah menyusun waktu pengurusan berkas, termasuk standar pelayanan yang akan digunakan nanti. “Tentu waktu selesainya berkas itu sangat penting, kalau bisa dipercepat kenapa tidak,” ucap Gustian.

Dia menyebutkan 30 pelayanan tersebut di antaranya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Samsat, BPN, Bea dan Cukai, BP Batam, REI, Persatuan Arsitek, perpajakan, perbankan, pengurusan tenaga kerja, Imigrasi, kependudukan, dan lainnya. (ian/leo/cr17)

 

Respon Anda?

komentar