batampos.co.id – Meski seluruh Fraksi di DPRD Kepri menyetujui Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 3,49 triliun. Akan tetapi, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabinet Gubernur Nurdin tetap menjadi sorotan dalam pandangan setiap Fraksi.

“Gubernur sebagai pimpinan harus berani memberikan sanksi kepada OPD yang kinerjanya tidak baik. Apalagi lambat dalam penyerapan anggaran,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Raja Bakhtiar saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan APBD P Kepri lewat sidang paripurna di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (18/9).

Menurut Legislator utusan Kabupaten Karimun tersebut, OPD harus mempunyai program yang jelas, kinerja yang jelas dan pencapaian yang jelas untuk memajukan Provinsi Kepri. Karena ketika hasil yang tidak baik, pihak yang dituntut tanggung jawab adalah Gubernur.
Ditegaskannya, seluruh OPD harus mempunyai target sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pimpinan OPD harus mempunyai tanggung jawab lebih. Berangkat persoalan tersebut, fraksi Golkar memandang perlu adanya evalusi setiap tiga atau empat bulan sekali.

“Cara ini diharapkan dapat memacu kinerja masing-masing OPD. Dengan demikian tidak ada lagi program yang tidak terlaksana, program yang terlambat, dan persoalan lain,” paparnya.

Kritik juga diberikan dari Fraksi PDI Perjuangan. Juru bicara fraksi Sahat Sianturi mengatakan bahwa dalam APBD tahun lalu terdapat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena pencapaian pendapat yang besar atau karena kegiatan yang tidak terealisasi.

“Oleh sebab itu, kami Fraksi PDIP meminta penjelasan kepada pemerintah. Karena penyerapan anggaran harus maksimal, dibarengi dengan hasil yang optimal,” ujar Sahat.

Fraksi Demokrat juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk lebih serius lagi bekerja mencari pendapatan baru. Pendapatan yang ada saat ini, bisa ditingkatkan lebih banyak jika OPD penghasil dapat mencari potensi-potensi pendapatan baru. Jika memang tidak bisa, Fraksi Demokrat lewat juru bicaranya Hotman Hutapea mendorong Pemerintah mengganti kepala OPD.

“Tanggungjawab anggaran tidak boleh ditimpakan hanya kepada Sekda yang kami nilai sudah bekerja keras. Kepala OPD yang tidak mampu harus dievaluasi,” kata Hotman.
Sementara itu, Fraksi Hanura Plus, lewat juru bicaranya, Sahmadin Sinaga menyoroti tidak optimalnya aset-aset yang dimiliki Pemprov Kepri. Seharusnya, aset strategis punya peran untuk memberikan suntikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain itu, kami juga melihat belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Kepri,” paparnya.

Sedangkan Fraksi PKS-PPP melalui jubirnya, Irwansyah mengharapkan peningkatan nilai APBD Perubahan bisa memberikan kontribusi bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat. Pihaknya berharap penyerapan anggaran terus digesa. Sehingga bisa dirasakan masyarakat.

“Di tengah kelesuan ekonomi Kepri sekarang ini. Peran anggaran daerah sangat diharapkan. Maka dari itu, penyerapan anggaran harus maksimal,” ujarnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar