Gubernur Kepri Nurdin Basirun berbincang dengan anggota DPRD Kepri, usai sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (19/9). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjawab kritikan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Kepri atas kinerja Kabinet Kerja Nurdin. Penjelasan tersebut disampaikan lewat jawaban Pemprov Kepri atas pandangan fraksi terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2017.

“Masukan-masukan yang disampaikan masing-masing fraksi adalah untuk kebaikan kami. Tentu itu menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam bekerja,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (19/9).

Menurut Gubernur, catatan yang diberikan kepada pihaknya merupakan pesan yang sangat berarti. Disebutkannya, sebagai Gubernur, dirinya terus melakukan evaluasi kinerja bawahannya setiap pekan. Terkait belum optimalnya penyerapan anggaran, tidak bisa dilepaskan dari lewatnya pengesahan APBD 2017 lalu.

“Sekarang ini, realisasi fisik sudah mencapai 73,2 persen. Sedangkan keuangannya pada angka 58 persen dari nilai APBD Kepri sebesar Rp3,360 triliun,” paparnya.

Masih kata Gubernur, mengacu pada capaian tersebut, progres pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 menunjukan peningkatan yang lebih baik. Ia yakin, dengan sisa waktu tiga bulan kedepan penyerapan anggaran akan lebih optimal.

Diakui Gubernur, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Kepri belum optimal dalam membantu meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kepri. Persoalan ini menjadi pekerjaan kedepan yang harus diselesaikan. Pihaknya tetap berupaya, kehadiran BUMD bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan PAD Kepri.

Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, pihaknya sepakat dalam penyusunan APBD dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut katanya, pemerintah juga mengurangi belanja yang kurang produktif dan efisien untuk dialihkan kepada belanja infrastruktur yang mampu menopang perkembangan sektor real dan menopang kenaikan penerimaan daerah termasuk didalamnya pajak dan retribusi.

“Untuk Terus melakukan berbagai inovasi, saat ini Pemerintah terus mencoba berbagai inovasi dalam menjalankan roda kegiatan nya. Misalnya terkait pajak dan retribusi daerah, saat ini informasinya dapat dilihat di website Dispenda Kepri, pembayaran BPKB bisa dilakukan ditiap samsat di Kepri, tidak terpaku pada domisili untuk semakin mempermudah masyarakat,” tutup Nurdin.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin menambahkan, untuk mengoptimalkan pembangunan dibidang infrastruktur. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah memangkas anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak perlu.

“Bukan hanya perjalanan dinas, kegiatan ceremony yang dinilai kurang produktif juga kita tiadakan. Anggaran tersebut kita alihkan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Naharuddin ditempat yang sama.(jpg)

Respon Anda?

komentar