batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, sejumlah kegiatan pembebasan lahan tahun ini ditunda. Diantaranya adalah pembebasan lahan pembangunan pertahanan militer TNI di Natuna, karena terganjal rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Ada beberapa pembebasan lahan dipending tahun ini. Salah satunya untuk pembangunan kawasan militer di Teluk Buton, kan rencananya akan dibangun Satuan Radar TNI AU,” kata Hamid, Selasa (19/9).

Dikatakan Hamid, terdapat beberapa titik lahan pembangunan pertahanan militer yang rencananya dihibahkan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti di Teluk Buton. Namun dalam RTRW kawasan tersebut masuk dalam RTRW adalah kawasan industri dan ada sebagian kawasan pariwisata. Sehingga secara aturan sipil tidak bisa dibebaskan oleh Pemda untuk kepentingan pertahanan.

“Bisa dibebaskan pemerintah daerah, dan dihibahkan ke TNI. Tetapi harus mengacu pada RTRW. Karena RTRW belum direvisi ditingkat pusat, ya belum bisa dipergunakan untuk kepentingan lain. Pemerintah Daerah kata Hamid, mengikuti kepentingan pusat dalam menentukan RTRW didaerah,” sebut Hamid.

Kepala Dinas pemukiman dan pertanahan Pemkab Natuna Agus Supardi mengatakan, berdasarkan peraturan presiden nomor 148 tahun 2015 di pasal 121 menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan skala kecil dibawah 50 hektare harus menyesuaikan tata ruang dan tata wilayah yang sudah ditetapkan.

Pembebasan lahan kata Agus Supardi, tidak hanya untuk pembangunan satuan Radar, termasuk pembebasan untuk pembangunan SMP satu atap di Teluk Buton. Karena kawasan tersebut diatur dalam RTRW untuk kawasan industri. Tidak hanya itu, bebas lahan di Desa Pengadah di pending karena masuk kawasan pariwisata.

“Namun untuk pembangunan SMP Satu atap tetap lanjut, karena lokasinya dipindahkan ke lahan yang dihibah warga,” sebut Agus Supardi.

Dikatakan Agus Supardi, meski pemerintah daerah menunda hibah lahan untuk pembangunan pertahanan, hal ini tidak akan mengganggu pembangunan pertahanan dan keamanan yang direncanakan pemerintah. Karena bisa dilakukan pembebasan langsung oleh pihak TNI.

“RTRW bisa saja revisi nanti. Didalam kawasan industri bisa menjadi kawasan militer, tetapi itu sudah kebijakan pemerintah pusat,” sebut Agus Supardi.(arn)

Respon Anda?

komentar