batampos.co.id – Menanggapi keluhan pengusaha di Batam akan mahalnya tarif labuh jangkar, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia dan Singapura, Menhub Budi Karya Sumadi berjanji akan segera mempelajari hal itu serta akan mencari faktor apa yang memicu mahalnya tarif labuh jangkar di Batam.
“Soal biaya tambat yang dibilang kemahalan di Batam, akan pelajari dan pertimbangkan. Tapi perlu diketahui, negara butuh dana-dana melalui PNBP seperti dari biaya tambat. Jangan pelit utuk negara. Jangan untuk kasih orang bisa, tapi untuk negara pelit,” ujar Budi Karya Sumadi.
Ditanya tentang dualisme kepemimpinan di tubuh Kepala Kantor Pelabuhan di Batam yakni versi BP Batam yang mengandalkan Nasrul dan versi Kemenhub yang mengandalkan Bambang Gunawan, sehingga membuat bingung pengusaha dan bengkaknya biaya, Budi Karya enggan menjawabnya.
“Itu juga nanti akan kami kaji terlebih dahulu.”
Sudah bukan rahasia umum lagi, pelabuhan di Batam pengelolaannya masih carut marut. Menurut versi BP Batam, pelabuhan yang ada di Batam itu kewenangannya berada di Kementerian Keuangan. Sedangkan versi perhubungan laut, kewenangan berada di Kemenhub.
Hal tersebut menyebabkan kebingungan dan membengkaknya biaya kepelabuhanan yang dikeluhkan pengusaha di Batam khususnya ekspor-impor.
Sampai saat ini siapa yang sah mengelola pelabuhan di Batam, belum ada jawaban yang pasti. (gas)