batampos.co.id – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggesa peningkatan status layanan Samsat di Anambas yang awalnya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) meningkat menjadi kantor layanan.

Azwandi Kepala Badan Keuangan Daerah mengatakan, koordinasi dengan provinsi beberapa kali telah dilakukan. “Sudah beberapa kali kami sampaikan ke Provinsi Kepri. Terlebih, saat ini Polres kan sudah ada. Hanya memang tinggal menunggu tindaklanjutnya saja,” ujarnya Minggu (24/9).

Azwandi menambahkan, peningkatan status menjadi kantor layanan diakuinya berdampak pada kewenangan yang diberikan dalam mengurus kendaraan bermotor seperti pembayaran pajak hingga balik nama kendaraan bermotor. Saat ini, Anambas masih mengandalkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor.

“Dengan adanya peningkatan status ini, tentu kewenangan dalam pelayanan juga bertambah. Saat ini, untuk beberapa layanan masih belum bisa dilakukan di Anambas, seperti proses balik nama kendaraan bermotor. Dari Anambas hanya bisa memfasilitasi saja,” ungkapnya.

Belum maksimalnya layanan ini membuat sejumlah warga mengeluh. Heri misalnya. Pria asal Ranai Kabupaten Natuna yang lama bertempat tinggal di Tarempa ini, sebenarnya ingin untuk mengurus dokumen kendaraan bermotornya miliknya lantaran saat ini telah melewati batas tanggal yang telah ditentukan. Namun dirinya berpikir ulang untuk mengurus dokumen kendaraan bermotor miliknya pasalnya harus kedaerah asal.

“Bukannya saya tidak mau urus, Bang. Tapi prosesnya itu yang masih harus bolak balik. Kebetulan saya ingin mutasi dari Natuna ke Anambas. Tapi transportasi dan akomodasi selama saya berada di Natuna mahal. Kalau bisa diurus di sini, tentu lebih baik lagi,” ujarnya.

Upaya dalam mendongkrak sektor pendapatan daerah, sebelumnya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain menggenjot pajak hotel dan restoran, pihaknya tengah membidik pajak chatering perusahaan migas. (sya)

 

Respon Anda?

komentar