batampos.co.id – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berkunjung ke Batam sekaligus berdialog dengan pelaku usaha jasa kepelabuhanan di Hotel Radisson, Minggu (24/9) sore.
Kepada peserta yang hadir, Budi Karya Sumadi berjanji akan mengevaluasi pelabuhan di Batam dan Kepri yang jumlahnya terlalu banyak, mencapai ratusan. Nantinya pelabuhan yang tak berizin ini akan ditutupnya.
Sementara untuk pelabuhan yang sudah memiliki izin, juga akan dievaluasi. Apakah nantinya pelabuhan berizin tersebut, keberadaannya sesuai kebutuhan atau tidak.
“Jangan layani lagi pelabuhan yang tak berizin di Batam mapun daerah lainnya di Kepri. Saya tak akan mentolerir seandainya ada oknum dari perhubungan laut yang akan bermain mata dan masih melayani pelabuhan yang tak berizin dengan iming-iming imbalan materi. Kalau ketahuan, saya sendiri yang akan menjatuhkan sanksi. Intinya yang benar jangan dipersulit, yang salah jangan dikasih akses,” terang Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi mengakui instansi yang dipimpinnya itu sudah terlalu banyak mengeluarkan izin untuk pelabuhan di Batam. Sisi negatif terlalu banyak pelabuhan, nantinya makit tak kompetitif karena adanya cost lagi. Selain itu makin banyak pelabuhan, akan semakin besar potensi kebocoran baik dari sisi pajak maupun lainnya.
Tak hanya akan menutup pelabuhan yang tak berizin di Batam dan daerah lain di Kepri. Budi Karya Sumadi nantinya juga akan mengevaluasi pelabuhan yang tak berizin tersebut apakah layak ditutup ataukah memang fungsinya sangat vital untuk mendukung perekonomian. Kalaupun ternyata pelabuhan yang tak berizin tersebut fungsi dan manfaatnya lebih besar daripada tingkat kerugiannya, maka dari Kementerian Perhubungan Laut akan memberikan kesempatan untuk diurus izin atau legalitas keberadaan pelabuhan tersebut.
“Kalau ada kesulitan, komunikasikan dengan saya langsung. Bukan dengan melakukan hal yang tak benar. Kita hidup dalam kompetisi dengan negara tetangga. Kalau pengusaha dibebankan biaya yang tidak jelas, saya tak akan tolerir,” ujar Budi Karya Sumadi. (gas)