batampos.co.id – Salah satu janji dari Aunur Rafiq-Anwar Hasyim ketika kampanye Pilkada 2015 lalu adalah ingin membangun Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai bentuk untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja lokal yang siap pakai dan bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar.

Sesuai rencana pembangunan yang termasuk dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyiapkan lokasi yang akan dijadikan tempat melatih para tenaga kerja lokal. Salah satunya melalui pembangunan BLK.

“Untuk membangun BLK membutuhkan waktu dan juga dana yang tidak sedikit,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian, Azmi Yuliansyah, Senin (25/9).

Dikatakannya, dana yang dibutuhkan untuk membangun BLK sesuai dengan standar membutuhkan miliaran rupiah. Selain itu, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menaker Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar BLK, gedung tidak bisa langsung dibangun meski pemerintah daerah mempunyai dana. Karena harus dilakukan studi kelayakan terlebih dulu sesuai pasal 3 di dalam Permenaker tersebut. Salah satunya terkait lahan, yang harus milik pemerintah.

“Untuk lahan milik pemerintah sudah ada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Luas keseluruhan lahan tersebut 10 hektare,” jelasnya.

Untuk membangun sebuah BLK dibutuhkan lahan seluas minimal 5 hektare berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi agar BLK yang akan dibangun benar-benar bisa menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, perlu dilakukan studi kelayakan terlebih dulu.

Untuk studi kelayakan, lanjut Azmi, akan dilakukan mulai bulan ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sampai dengan awal tahun depan. Kemudian membuat analisa dampak lingkungan dan diteruskan dengan menyiapkan organisasi. struktur. Setelah itu, baru diteruskan dengan pembuatan detail engineering design (DED). Sehingga paling cepat akhir 2018 baru bisa dilaksanakan pembangunan BLK. (san)

Respon Anda?

komentar