batampos.co.id – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang digagas Presiden Joko Widodo ternyata masih sangat minim diminati masyarakat Batam. Terbukti masih sedikitnya masyarakat Batam mengurus sertifikat lahan di Badan pertanahan Nasional (BPN) Batam. Padahal sesuai intruksi presiden, pengurusan sertifikat ini tanpa dipungut biaya.
Kepala BPN Kota Batam, Asnaedi mengatakan dari 15 ribu penerbitan sertifikat kavling siap bangun (KSB) yang ditargetkan pemerintah pusat di enam wilayah di Batam, baru 3.000 sertifikasi saja yang dikeluarkan. Itu artinya masih ada 12 ribu lagi yang belum mengurus.
“Target awal kita 15 ribu, baru terealisasi 3 ribu,” katanya.
Guna mengejar target tersebut, ia mengaku akan memperluas cakupan lokasi layanan. Sebelumnya hanya dibuka untuk Kelurahan Seilekop, SeiLankai, Sei Pelingut. Namun untuk ke depan pengurusan sertifikat tersebut akan disebar dan dibuka diseluruh wilayah Kota Batam.
“Masyarakat juga bisa langsung mengurus di kantor BPN Batam, Sekupang,” tuturnya.
Dengan dibukanya kantor pelayanan ini, lanjut dia, guna mempermudah akses masyarakat di dalam mengurus sertifikat. Ia menegaskan, pengurusan ini diberikan secara gratis. Hanya saja masyarakat diwajibkan segala persyaratan dengan lengkap, guna memudahkan pengurusan.
“Target kami 15 hari kerja sertifikat sudah siap,” janjinya.
Terlepas minimnya pencapaian target awal, kata dia tak lepas dari beberapa kendala seperti tersendatnya proses faktur di BP Batam serta belum efektifnya program PTSL. “Karena baru efektif pada awal Agustus. Sementara batas waktu program ahir November 2017,” dalihnya. (rng)