Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10). Hasilnya? Rakornas menghasilkan rekomendasi bidang pariwisata yang akan diserahkan kepada pemerintah.

“Melalui penciptaan lapangan kerja, tentunya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Termasuk di sektor pariwisata yang pertumbuhannya semakin meningkat,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, Selasa (3/10).

Sektor pariwisata sendiri dibahas dalam Kluster Bidang Pariwisata, Industri Tradisional Berbasis Budaya dan MICE. Kluster ini terfokus pada peran industri pariwisata, industri berbasis budaya dan MICE untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkecil kesenjangan ekonomi.

Seperti diketahui, Menpar Arief Yahya membuat capaian kunjungan wisman yang patut diacungi jempol. Angka wisman bulan Agustus 2017 naik tajam. BPS mencatat pertumbuhan Januari-Agustus 2016 dibanding Januari-Agustus 2017, sebesar 25,68%. Dari 7.356.310 wisman, naik fantastis ke 9.245.589.

Bulan Agustus 2017 sendiri, dibandingkan Agustus 2016, naik 36,11%. Dari angka 1.031.986 menjadi 1.404.664 wisman.

Dalam paparannya, tim kluster bidang pariwisata Kadin berpijak pada angka pertumbuhan wisatawan mancanegara yang mencapai 25,68% hingga Agustus 2017 ini. Jumlah ini meningkat lima kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Tim kluster bidang pariwisata Kadin juga ikut menyorot prestasi pariwisata Indonesia di bawah Menteri Pariwisata Arief Yahya yang telah banyak meraih penghargaan internasional. Diantaranya dua penghargaan terbaru, yakni video Wonderful Indonesia sebagai Video Pariwisata Terbaik Dunia 2017 di ajang UNWTO Award serta Indonesia
sebagai Destination of The Year 2017 dalam TTG Travel Awards beberapa waktu lalu.

Dalam rekomendasinya, Kadin memfokuskan terhadap banyak hal. Mulai dari pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata serta pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata.

Di pengembangan destinasi pariwisata, Kadin memiliki beberapa rekomendasi. Pertama adalah di bidang Marine Tourism dimana target 800 cruise calls dan 5.000 yachts (4 juta wisman) dapat tercapai. Saat ini pencapaian baru mencapai 200 cruise calls dan 2.000 yachts (1 juta wisman). Untuk itu diperlukan pembangunan 10 cruise ports dan 100 marinas.

Pemerintah daerah adalah faktor yang sangat penting dalam peningkatan sektor pariwisata. Karena itu Kadin Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk dapat memberikan reward atau punishment bagi Pemda yang berprestasi atau bermasalah.

Mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia juga merupakan hal penting dalam pengembangan destinasi pariwisata. Kadin melihat saat ini konstruksi pajak sangat tinggi. Kadin pun memberikan rekomendasi agar diberikan insentif pajak yang sangat menarik bagi para investor.

Negara-negara lain telah melakukan tax deductables dalam meningkatkan angka pergerakan wisatawan lokal. Indonesia pun direkomendasikan sudah saatnya untuk memberlakukan tax deductable sampai dengan 15 persen.

Sementara di bidang MICE, pemerintah dinilai perlu meningkatkan berbagai event MICE di destinasi wisata sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk pengembangan pemasaran pariwisata, Kadin membuat lima rekomendasi. Pertama adalah peningkatan status bandara internasional di destinasi utama. Hal ini tentunya akan bermanfaat positif, yakni penambahan 10 juta wisman di 10 destinasi prioritas.

Kedua adanya penambahan penerbangan langsung, kemudian implementasi e-Visa, deregulasi peraturan ITAS sehingga menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata sebagai senior-living citizen destination. Negara lain sudah menjadikan long-stay tourism sebagai target utama karena spending-nya besar dan rutin.

Kemudian yang tidak kalah penting, Kadin merekomendasikan pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk insentif. Negara-negara pesaing sudah memberikan insentif besar-besaran sehingga paket kunjungan
wisata mereka lebih murah.

Dalam pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, Kadin merekomendasikan deregulasi sebagai rekomentasi utama. Hal ini agar kemudahan dalam menjalankan bisnis di sektor pariwisata Indonesia sehingga target investasi bisa mencapai 2 juta dolar AS per tahun.

Untuk itu dibutuhkan deregulasi semua peraturan-peraturan yang menghambat. Terutama peraturan daerah, perijinan, perpajakan, pendanaan dan SDM.

Sebagai penunjang, perlu diterapkannya penggunaan teknologi. Pemerintah perlu memfasilitasi penyediaan platform digital tourism.

Kemudian, sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang tinggi, penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan juga penting untuk dilakukan. Pemerintah daerah perlu didorong untuk dapat menerapkan konsep ini. Pemerintah pun bisa memberikan fasilitasi dengan menganggarkan gerakan Sapta Pesona.

Kemudian untuk SDM pariwisata, perlu meningkatkan daya saing SDM dan usaha pariwisata di tingkat regional dan global. Dalam hal ini pemerintah harus dapat melibatkan pelaku usaha pariwisata secara aktif.

Tidak hanya para SDM. para pelaku usaha juga perlu ditingkatkan kapasitasnya agar daya saing usaha pariwisata Indonesia dapat meningkat di tingkat regional dan global. Para pelaku usaha perlu dilakukan sertifikasi atas dasar self-assessment pelaku usaha.

Presiden Joko Widodo yang hadir di acara penutupan Kadin pun kembali menegaskan bahwa pariwisata dan kemaritiman menjadi fokus pemerintah. Indonesia memiliki potensi yang tidak terkalahkan namun tidak pernah tergarap dengan serius.

“Indonesia memiliki 17 ribu pulau tapi tidak ada satupun pelabuhan cruise kelas dunia. Sedangkan Singpura sudah punya tiga,” ujar Presiden.

Pemberlakuan bebas visa yang saat ini sudah diberikan ke lebih dari 140 negara guna mewujudkan terciptanya kemudahan bagi wisatawan berkunjung ke Indonesia. “Pengusaha harus bisa bergerak lebih cepat juga. Target wisman di tahun 2019 ini harus bisa tercapai,” ujar Presiden.

Sementara Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut apa yang direkomendasikan Kadin untuk sektor pariwisata dalam Rakornas kali ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan semangat yang sama dan satu tujuan dari kalangan usaha dan pemerintah guna mewujudkan pariwisata sebagai sektor utama perekonomian.

“Ini merupakan bentuk Indonesia Incorporated. Presiden sudah menyatakan. Industri pun harus menyambut dengan cepat. Dengan bersama-sama tentunya bukan hal yang sulit untuk bisa mewujudkannya. Indonesia adalah negara yang besar,” ujar Menpar Arief Yahya.

Ia membayangkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan bergerak cepat. Dengan begitu bukan mustahil Indonesia menjadi yang terbaik.

“Saya selalu katakan di era saat ini bukan yang besar makan yang kecil tapi yang cepat makan yang kecil,” ujar Menpar Arief Yahya yang jago marketing itu. (*)

Respon Anda?

komentar