batampos.co.id – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tahun ini warga miskin di Tanah Air mencapai 27,77 juta jiwa. Meski begitu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis angka kemiskinan bisa turun menjadi di bawah 10 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia.
Menurut Khofifah, cara menurunkan kemiskinan di Indonesia menurut Khofifah adalah dengan sinergitas program pengentasan kemiskinan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. ”Tidak bisa hanya mengandalkan APBN, harus juga ada penguatan dari APBD melalui program-program kreatif daerah,” tutur Khofifah saat penutupan Rapat Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Se-Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Rabu (4/10).
Harapannya, upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif dan efisien.
Khofifah menerangkan, pemerintah pusat telah menggulirkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) kepada enam juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun ini. Sementara jumlah tersebut akan bertambah menjadi 10 juta pada tahun depan.
Politikus PKB itu berharap aga penerintah daerah yang memiliki program bantuan sosual serupa, dapat disinergikan dengan pusat. Dengan demikian, masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial dapat ter-cover. Untuk integrasi ini Khofifah menyebutkan jika Kemensos memiliki basis data terpadu dan kartu keluarga sejahtera (KIS).
”Dengan fitur saving account dan e-wallet pemda bisa pakai itu. Jadi tidak perlu buat sistem baru,” ujarnya.
Solusi lainnya untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri. Menurutnya, kebanyakan Pemda masih menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya.
“Antara lain ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan, serta catatan sipil,” katanya.
Khofifah menambahkan jika dengan berdiri sendiri dinas sosial mempunyai lebih banyak energi untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Jika sebelumnya seluruh persoalan sosial daerah ditangani hanya dua atau tiga pejabat struktural dengan staf yang terbatas maka saat ini jumlahnya meningkat.
”Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele, karena mengemban tugas yang menjadi salah satu prioritas program nasional yaitu mengurangi kemiskinan sekaligus menurunkan gini ratio,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama Mensos bersama pimpinan BRI juga meresmikan e-warung gotong royong (e-warong) ke-14 di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Palu. Khofifah mengatakan untuk memenuhi kebutuhan KPM di Kota Palu sedikitnya dibutuhkan 18 e-warong. (lyn/jpgroup)