batampos.co.id – Anomali bukan hanya terjadi dari ketidaksejajaran antara indikator makroekonomi yang positif dan situasi sektor riil yang lesu. Di tataran yang lebih mikro, sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan yang semu. Kendati sektor tersebut tumbuh 6,5 persen, serapan tenaga kerjanya menurun sekitar 500 ribu orang secara year-on-year (yoy) menjadi 7,2 juta orang.

’’Sektor konstruksi katanya baik, tapi kenapa pertumbuhan pembelian alat berat jelek? Ada anomali di sini,’’ kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan dalam diskusi bersama media, Rabu (4/10).

Dia menjelaskan, pertumbuhan sektor konstruksi sangat dipengaruhi kebijakan pemerintahan saat ini. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sangat ingin proyek-proyek infrastruktur cepat selesai. Banyak perusahaan karya juga menggunakan material precast yang lebih praktis. Material tersebut membuat proyek-proyek infrastruktur lebih cepat selesai tanpa perlu membutuhkan banyak tenaga kerja.

Akibatnya, serapan tenaga kerja buruh bangunan untuk pengerjaan proyek infrastruktur tidak begitu banyak. Itu baru proyek infrastruktur. Anton menuturkan, serapan tenaga kerja untuk pengerjaan proyek properti juga rendah. Hal tersebut disebabkan melambatnya penjualan properti, baik rumah tapak maupun apartemen. Di luar itu, pertumbuhan penyewaan gedung perkantoran juga rendah.

Hal tersebut membuat pembangunan proyek properti tidak sepesat proyek infrastruktur. Menurut Anton, hal itu berpengaruh pada belanja masyarakat. ’’Pertama, karena pesatnya pembangunan tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah dan upah buruh bangunan. Kedua, karena masyarakat menengah yang enggak miskin-miskin banget kurang mendapatkan insentif, sedangkan mereka harus bayar harga BBM dan listrik yang mahal,’’ ucapnya.

Ilustrasi pelamar kerja. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Masyarakat miskin telah mendapatkan banyak bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sementara itu, masyarakat menengah yang upahnya juga belum tinggi tidak layak mendapat bansos. Di sisi lain, pemerintah terus mereformasi penyaluran subsidi, tetapi serapan tenaga kerja dan peningkatan upah masih belum sesuai harapan. Kendati inflasi volatile food rendah, masyarakat akan sulit mengimbangi tekanan inflasi barang yang diatur pemerintah (administered price).

Lambatnya sektor konstruksi ini, kata Anton, juga berpengaruh pada penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Selain soal pertumbuhan penyaluran, kualitas kredit untuk produk-produk tersebut menjadi kurang baik. Dia pun berharap pemerintah memberi stimulus yang dapat meningkatkan konsumsi sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli hunian. Dengan begitu, sektor konstruksi dapat tumbuh lebih baik. ’’Mungkin salah satunya bisa dengan LTV (loan to value) spasial,’’ tuturnya.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto menyatakan, hingga kuartal III 2017, harga jual dan sewa apartemen memang sedang kurang pesat. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan harga bisa 10–15 persen. Tahun ini pertumbuhannya tak sampai 5 persen.

’’Hal itu membuat orang mengurangi pembelian karena kurang ’menghasilkan’. End user juga sulit membayar uang muka karena mahal. Belum lagi cicilannya yang dirasa berat,’’ jelasnya. Cicilan yang kurang sebanding dengan pertumbuhan upah juga berpangaruh pada kualitas kredit properti yang diambil konsumen.

Dari 15.277 unit pasokan apartemen saat ini, yang baru diserap pasar baru 85,6 persen. Ferry pun memprediksi angka serapan 90 persen baru bisa tercapai tahun depan. (rin/c20/sof/jpgroup)

Respon Anda?

komentar