batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq meninjau lokasi waduk milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun di Kecamatan Moro, Senin (9/10). Masalah listrik dan pembebasan lahan masih menjadi problem utama yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal.
“Setelah saya lihat langsung, ada dua permasalahan yaitu tentang pembebasan lahan dan listrik. Jadi Pak Direktur PDAM Tirta Karimun, silakan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan lahan di sekitar waduk ini,” kata Rafiq kepada Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo.
Dengan berkoordinasi, lanjut Rafiq, pada tahun 2018 mendatang dapat dianggarkan pembebasan lahan termasuk penambahan daya listrik sebagai penggerak mesin untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat. Agar pada tahun 2019 nanti waduk PDAM Tirta Karimun dapat dimaksimalkan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Moro. Serta dapat menambah sambungan baru kepada masyarakat Moro yang belum mendapatkan air bersih.
“Paling penting bagaimana memaksimalkan air bersih di wilayah Moro. Ketersedian air di waduk cukup banyak, tinggal penambahan infrastruktur,” tuturnya.
Sementara Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan mengukur kembali lahan di sekitar waduk tersebut bersama instansi terkait, termasuk penghitungan kebutuhan daya listrik. Saat ini pelanggan PDAM Tirta Karimun di Moro sudah mencapai 900 pelanggan.
“Cukup banyak pelanggan kami disini (Moro, red). Kami sedang melakukan inventarisir infrastruktur air bersih. Maklum dari dulu hingga saat ini belum ada peremajaan pipa. Semuanya secara bertahap,” ungkapnya.
Hingga tahun 2016 lalu, PDAM Tirta Karimun sudah menginventasikan infrastruktur mencapai Rp 35 miliar yang bersumber dari pusat dan Pemkab Karimun. Dan di tahun 2017 ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menambah pipa satu kilometer dan intake waduk Sei Bati dengan waduk Sentani dengan biaya mencapai Rp 3 miliar. Sedangkan untuk sambung rumah (SR) juga dianggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk Pulau Karimun, Kundur dan Moro, melalui APBD murni 2017.
Selain itu, untuk di kawasan pulau pihaknya akan membangun SPAM (sistem pengelolaan air bersih) untuk kebutuhan masyarakat desa, seperti di Desa Parit dan Selat Mie. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air bersih sejalan dengan yang di pulau-pulau tetap diperhatikan. “Apabila di tahun 2018 dapat terealisasi pembangunan IPA di waduk Sentani dari Pemerintah Pusat, maka empat kecamatan bisa menikmati air bersih di tahun 2019,” tuturnya.
Dia mengakui beratnya kalau pengelolaan air bersih. “Butuh waktu lama, minimal 5 tahun pembangunan infrastrukturlah,” ucapnya. (tri)