batampos.co.id -Anggota DPRD Kabupaten Natun meminta pemerintah menaikan upah para pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Natuna masih di bawah upah minimum Kabupaten (UMK). Meskipun Pemkab Natuna sudah menetapkan UMK tahun 2017 sebesar Rp 2,2 juta.

UMK yang ditetapkan untuk menjadi patokan bagi perusahaan swasta. Namun upah PTT Pemerintah Daerah masih kisaran Rp 1,5 juta. Kondisi tersebut menjadi sorotan para anggota DPRD saat menyampaikan pandangan akhir fraksi APBD Perubahan 2017.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, masukan saran dan pendapat DPRD masih akan dipertimbangkan Pemerintah Daerah. Banyak faktor yang menjadi perhatian Pemerintah, diantaranya adalah kemampuan keuangan daerah.

“Menyesuaikan UMK untuk gaji PTT akan dipelajari, tentu bersama kawan-kawan di TPAD, apakah memungkinkan atau tidak. Terutama kondisi kemampuan keuangan daerah,” sebut Siswandi, Senin (9/10).

Menurut Siswandi, menyesuaikan gaji PTT dengan UMK juga harus dibarengi kinerja PTT. Jika perlu harus dilakukan seleksi kembali pegawai tidak tetap. Dan harus selektif, antara PTT yang memiliki kualitas kerja dan jarang masuk kantor.

“Jangan maunya saja naik gaji, tapi jarang masuk kantor. Tentu Pemerintah harus selektif, disamping kemampuan keuangan daerah. Disamping itu UMK itu untuk diterapkan di perusahaan swasta,” ujar Siswandi. (arn)

Respon Anda?

komentar