batampos.co.id – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2018 belum dimulai. Namun kalangan pengusaha sudah mewanti-wanti agar para buruh bersikap rasional dengan tidak menuntut kenaikan upah yang tinggi. Sebab jika melihat pertumbuhan ekonomi saat ini, UMK Batam tahun depan hanya akan naik Rp 224 ribu dari UMK tahun ini, yakni Rp 3,2 juta.
Prediksi ini diperoleh dari catatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Batam tahun ini. Sebab jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota terkait.
“Katakanlah untuk Batam pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun bisa mencapai 3 persen sedangkan inflasi ditekan di angka 4 persen. Maka kenaikan UMK Batam 2018 sekitar 7 persen dari UMK saat ini,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, Senin (9/10).
Jika UMK Batam saat ini Rp 3.241.126 juta, maka tahun depan diprediksi akan menjadi Rp 3.465.126 atau atau naik 7 persen.
Panusunan mengatakan, prediksi ini melihat pertumbuhan ekonomi Kepri dan Batam yang tergolong rendah. Untuk Kepri, pada semester I tahun ini hanya tumbuh 1,52 persen.
“Namun ini baru prediksi. Angka pastinya menunggu rilis awal tahun depan,” kata dia.
Kepala BPS Kota Batam Rahayudin, membenarkan jika pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Jika tahun 2016 pertumbuhan ekonomi masih di angka 5,8 persen, maka tahun ini diperkirakan tidak sampai di angka tersebut. Sementara inflasi diperkirakan tidak akan berbeda jauh dibanding tahun 2016 lalu, yakni sebesar 4 persen.
Karenanya, kata dia, jika pada 2017 lalu UMK Batam masih bisa naik 9 persen, maka UMK Batam tahun depan diperkirakan mengalami kenaikan di bawah 9 persen.
“Tapi angka ini belum bisa dipastikan. Karena untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi masih belum selesai,” kata Rahayudin, kemarin.
Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, meminta agar kaum pekerja ini tetap menjaga kondusifitas Batam dengan bersikap sportif jika kenaikan upah tidak sesuai keingingan. Menurut dia, menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan amat penting bagi dunia investasi.
“Saat ini pesaing Batam itu tidak hanya dari dalam negeri saja. Tetapi dari negara-negara tetangga yang terus memberikan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi disertai jaminan keamanan,” kata Tjaw Hoeing, Senin (9/10).
Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, Batam saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan Batam tahun 2000-an. Dulu, kata dia, Batam menjadi satu-satunya daerah yang menawarkan kemudahan investasi. “Namun saat ini sudah banyak pihak yang belajar dari Batam menawarkan apa yang dipelajarinya di Batam dengan sedikit modifikasi,” jelasnya.
Salah satunya adalah negara Laos yang dulu kurang diperhitungkan karena lokasinya yang berada di tengah-tengah negara Asean lainnya. Namun saat ini mereka membuka kesempatan berinvestasi yang seluas-luasnya.
“Insentif pajak yang ditawarkan cukup bagus karena tak bayar pajak penghasilan selama 5 hingga 10 tahun tergantung perusahaannya. Dan setelah itu baru dikenakan pajak 8 persen,” ungkapnya.
Di samping itu provinsi lainnya di Indonesia juga berbondong-bondong pergi keluar negeri untuk menawarkan keunggulan berinvestasi di tempat mereka. “Jika kita selalu meributkan masalah yang tak diperlukan, ya kita akan kalah bersaing. Kita yang rugi,” ujarnya.
Minta Naik 50 Dolar AS
Sementara itu Pangalima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Batam, Suprapto, mengatakan serikat buruh meminta agar UMK Batam tahun 2018 naik 50 dolar AS atau menjadi Rp 3.850.000 dari UMK saat ini, Rp 3.241.126. menurut dia, upah yang diterima buruh Batam selama ini jauh dari kata layak. Sebab untuk hidup layak di Batam, pendapatan pekerja minimal Rp 6 juta.
“Kampanye 50 dolar AS ini sudah melalui kajian panjang oleh teman-teman serikat di seluruh dunia,” katanya. “Kita akan memperjuangkan. Karena UMK saat ini jauh di bawah upah hidup layak di Batam,” imbuhnya.
Menurut dia, banyaknya perusahaan yang hengkang dari Batam bukan karena permasalahan perburuhan, termasuk masalah upah yang tinggi. Dia mengklaim, banyak perusahaan di Batam yang justru pindah ke daerah lain yang UMK-nya jauh lebih tinggi. “Anggaplah di Bekasi, itu UMK-nya 3,7 juta, atau ada perusahaan pindah ke Johor Malaysia, UMK-nya Rp 4 juta. Jadi bukan karena UMK Batam mereka pindah,” tegasnya.
*Inflasi Mendekati 4 Persen
Sementara Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri mencatat inflasi Batam terus merangkak dan mendekati angka 4 persen, yakni berada di level 3,78 persen. Kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, kacang panjang, dan wortel disebut sebagai pemicu utama terkereknya inflasi Batam tahun ini.
Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan cabai merah mencatatkan inflasi sebesar 5,99 persen (month to month), sedangkan wortel sebesar 27,76 persen (month to month). Sementara kacang panjang menyumbang inflasi sebesar 8,67 persen (month to month).
Mengapa kenaikan harga cabai merah mendorong inflasi? Gusti menjelaskan hal ini terjadi karena persoalan klasik. Cabai yang beredar di Kepri umumnya berasal dari wilayah lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Yogyakarta.
“Perubahan harga di sentra penghasil, biaya logistik, dan kelancaran distribusi sangat mempengaruhi fluktuasi harga cabai di Kepri,” ungkap Gusti, Senin (9/10).
Cabai, kata Gusti, mengalami kenaikan harga di daerah asalnya sebelum beredar di Kepri. Kenaikannya sekitar 2 persen hingga 33 persen. Sedangkan harga kacang panjang naik ditengarai karena curah hujan yang tinggi di Kepri.
Memasuki Oktober ini, lanjut Gusti, ada sejumlah hal yang harus diwaspadai karena dapat memicu kenaikan inflasi. Pertama kenaikan tarif PLN sebesar 15 persen untuk tagihan Oktober. Dan kedua curah hujan dan gelombang tinggi pada akhir tahun.
Kedua hal ini dapat memicu kelangkaan ikan segar seta menghambat jalur distribusi bahan makanan seperti cabai merah. Hal ini dapat berdampak pada produksi sayuran.
Gusti mengatakan ada sejumlah solusi yang ditawarkan kepada pemerintah. Pertama mendorong percepatan realisasi kerjasama perdagangan bahan makanan antardaerah antara lain Tanjungpinang dan Kabupaten Karo Sumatera Utara dengan Batam. “Dan Batam dengan Kabupaten Tanjungjabung, Jambi,” imbuhnya.
Kemudian mendorong pemanfaatan lahan kosong di wilayah Kepri untuk pertanian bahan pangan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengawasi distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Karena disadari kelangkaan LPG jenis ini juga menyumbang kenaikan inflasi.
Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan masih ada solusi cepat untuk mengatasi kendala tingginya biaya logistik yang menyebabkan kenaikan inflasi.
Ia memberikan saran kepada pemerintah untuk mengangkut barang kebutuhan pokok dari luar dengan kapal Pelni supaya harganya lebih murah. “Batam memang masih bergantung pada luar untuk barang kebutuhan pokok. Itulah yang membuatnya mahal karena diangkut pakai transportasi komersil,” jelasnya.
Pengangkutan dengan kapal Pelni dinilai akan menjadi insentif yang tepat untuk memotong ongkos logistik yang mahal.”Pemerintah harus bersiasat seperti itu supaya harga di Batam bisa lebih murah. Kesannya FTZ jadi tak ada gunanya karena harga barang apapun juga mahal disini,” jelasnya lagi. (leo/rng)