Konferensi pers antara pemerintah RI yang diwakili Menkeu Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM Selasa (29/8/2017) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

batampos.co.id – Hingga tenggat pada 10 Oktober hari ini, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia belum mencapai kesepakatan. Karena perundingan molor, Kementerian ESDM memperpanjang status izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk Freeport hingga tiga bulan ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, perpanjangan status IUPK selama tiga bulan diberikan kepada Freeport Indonesia agar bisa menyelesaikan negosiasi.

Dengan memperoleh status IUPK, Freeport tetap bisa mengekspor konsentrat hingga 10 Januari 2018. ’’Izin ekspornya ya tiga bulan saja,” kata Jonan setelah rapat kerja dengan Komisi VII DPR kemarin (9/10).

 

Dalam kontrak sebelumnya, status IUPK diberikan kepada Freeport pada 10 Februari hingga 10 Oktober 2017. Tenggat itu sekaligus menjadi batas akhir negosiasi Freeport dengan pemerintah Indonesia. Namun, hingga kemarin negosiasi masih berjalan alot, terutama tentang mekanisme pelepasan 51 persen saham Freeport.

Terkait dengan negosiasi, pemerintah telah menawarkan perpanjangan kontrak maksimal 2 x 10 tahun, mulai 2021 sampai 2031. Syaratnya, divestasi saham berjalan lancar dan kewajiban membangun smelter terpenuhi.

Jonan juga menyebutkan, pemerintah bersedia mundur dari posisi awal menerapkan kewajiban perpajakan secara prevailing (mengikuti rezim perpajakan yang baru) menjadi naildown (mengikuti ketentuan perpajakan di kontrak karya).

Mengenai nilai divestasi saham, Jonan juga telah mendapatkan gambaran berdasar harga pasar yang wajar. Mantan menteri perhubungan itu menjabarkan kapitalisasi pasar Freeport-McMoran (FCX) yang listing di New York Stock Exchange saat ini mencapai USD 20,74 miliar.

Angka itu tumbuh sangat pesat jika dibandingkan pada Januari 2016 dengan kapitalisasi pasar senilai USD 7 miliar. Dari angka USD 20,74 miliar tersebut, Freeport Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Dengan begitu, nilai kapitalisasi pasar Freeport Indonesia (FI) menyentuh angka USD 8 miliar.

Jika nilai divestasinya mencapai 51 persen, harga perhitungan pasar yang wajar seharusnya sekitar USD 4 miliar. ’’Tentunya dengan kepemilikan mayoritas pasti ada premiumnya. Tinggal dihitung nilai premiumnya berapa. Jadi, kalau FCX menilai saham FI itu USD 16 miliar atau USD 20 miliar, saya rasa terlalu tinggi,” ujar Jonan.

Jonan pun kembali merunut bahwa FCX pernah melakukan participating interest (PI) ke Rio Tinto sebesar 40 persen. Nilai yang ditawarkan pun mencapai USD 3,5 miliar.

Terkait ide untuk membeli saham FCX yang listing di New York Stock Exchange, Jonan memastikan hal tersebut juga bisa dilakukan. ’’Sebab, (NYSE, Red) itu free market kok. Kalau mau beli 10 persen (saham FCX) di sana ya tidak apa-apa,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, Freeport telah mendapatkan izin pembangunan smelter sejak 2015. Namun, prosesnya dihitung sejak 2017. ”Jadi, jangka waktu (tenggat pembangunan smelter) lima tahun itu hingga 2022,” terangnya.

Lokasi pembangunan smelter berada di Gresik dengan kemungkinan menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik maupun JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate). Lokasi tersebut dipilih agar bisa terintegrasi dengan industri lainnya.

’’Freeport juga telah memperpanjang dengan PT Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik pun saat ini juga melakukan studi amdal. Sebab, amdalnya ada di Petrokimia Gresik,” terangnya. Selain itu, menurut Bambang, Freeport tengah melakukan beberapa studi untuk membangun smelter.

Salah satunya bekerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Freeport membutuhkan dana USD 2,3 miliar untuk pembangunan smelter. Hingga kini, perseroan telah menggelontorkan dana sekitar USD 237 juta. (vir/c7/noe)

Respon Anda?

komentar