ilustrasi

batampos.co.id – Kabupaten Karimun masuk ranking tujuh untuk kasus trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun Mas Arie Yuliansa Dwi Putra. Modusnya menggunakan paspor pelancong untuk bekerja di luar negeri. Khusus di Kabupaten Karimun tujuannya ke negera Malaysia, dengan risiko dideportasi.

“Setelah Pamekasan, Kabupaten Karimun masuk ranking tujuh di Indonesia dalam perdagangan manusia. Saya juga ditegur dari Dirjen, kenapa bisa banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara ilegal di negeri jiran,” jelasnya, Selasa (10/10).
Dia mengatakan, kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nekat menggunakan paspor pelancong untuk keluar negeri, tetapi setelah sampai di negara tujuan malah mencari pekerjaan.

Menurut Dwi Putra, hal itu sudah masuk dalam includ subjek trafficking juga. “Memang banyak yang menanyakan kepada kami kenapa paspornya dicekal. Tetapi tentu saja dijelaskan bahwa paspor yang sudah masuk daftar cekal, tidak bisa keluar negeri selama enam bulan hingga satu tahun,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi TKI ilegal, Kantor Imigrasi sudah menyampaikan kepada Bupati Karimun agar Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Sehingga bisa menjadi acuan oleh Kantor Imigrasi untuk melegalkan TKI tersebut.

“Saya juga serba salah karena dari pusat tidak ada toleransi. Yang jelas kalau ada yang input dari sini tujuan keluar negeri untuk bekerja tidak ada masalah,” terangnya.

Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja juga bisa dipergunakan untuk mencabut surat cekal tersebut. Dengan masuknya Kabupaten Karimun dalam tujuh besar kasus trafiking, ikut berdampak dengan pembuatan paspor. Dalam pelayanan pembuatan paspor terjadi penurunan, karena kerap terjadi penolakan pada TKI nonprosedural.

“Begitu masuk sistem, secara otomatis warga yang mengajukan permohonan pembuatan paspor langsung ditolak,” ucapnya. (tri)

Respon Anda?

komentar