batampos.co.id – Berpolemiknya perizinan eksplorasi tambang yang dikeluarkan oleh Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diberikan kepada PT. Adi Karya menjadi bahan evaluasi kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) meminta PT. Adi Karya mengajukan ulang proses perizinannya.

“Memang PTSP diberikan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan. Tetapi sampai sejauh ini belum ada komunikasi, apalagi untuk perizinan yang urgen seperti persoalan tambang sekarang ini,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan Batam Pos di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (10/10).

Menurut Sekda, khusus untuk perizinan yang diajukan PT. Adi Karya ia tidak mengetahui hal itu. Maka dari itu, ia akan meminta penjelasan dari Kepala PTSP Kepri, Azman Taufik. Masih kata Sekda, polemik yang terjadi sekarang ini menjadi bahan evaluasi kerja. Begitu juga dengan sistem pelayanan yang selama ini menjadi dasar pengeluran perizinan.

“Semua ada Standar Operasional Prosedur (SOP). Tambang adalah persoalan yang urgent, apalagi menyangkut lingkungan, tentu sangat sensitif,” papar Sekda.

Sementara itu, Kepala Distamben Kepri, Amjon mengatakan PT. Adi Karya yang melakukan aktivitas tambang sudah memenuhi undangan Distamben Kepri, Selasa (10/10) lalu. Menurutnya, perusahaan tersebut hanya mengantongi izin eksplorasi. Dijelaskannya, karena peraturan yang baru, pihaknya menyarankan untuk mengajukan perizinan dari awal lagi.

“Izin yang kita keluarkan tentu harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri terbaru,” ujar Amjon, kemarin.

Ditegaskannya, untuk sementara ini, pihaknya sudah melarang PT. Adi Karya untuk melakukan aktivitas apapun di lokasi sekarang ini. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk turut melakukan pengawasan. Karena Inspektur Tambang (IP) Distamben Kepri telah membuat kesimpulan awal, terkait aktivitas yang dilakukan PT. Adi Karya di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong, Bintan. Yakni perusahaan tersebut bukan hanya melakukan eksplorasi , tetapi disinyalir sudah melakukan aktivitas pertambangan .

“Untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka harus kita awasi bersama. Kita sudah memberikan peringatan, kalau perusahaan melanggar, tentu akan kita tindah,” tegas Amjon.

Amjon menjabarkan ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi pihak perusahaan yang akan melakukan pertambangan. Meskipun sudah mengantongi izin eksplorasi, tetapi belum tentu layak untuk melakukan aktivitas pertambangan. Karena harus didukung dengan anggaran yang kuat dan peralatan yang lengkap. Selain itu harus melalui proses lelang khusus pertambangan.

“Untuk mendapatkan Ijin Operasional Produksi (IOP), terlebih dahulu harus mengantongi ijn Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu harus melakui proses lelang, belum tentu perusahaan sekarang ini layak untuk melakukan aktivitas pertambangan,” tutup Amjon.(jpg)

Respon Anda?

komentar