Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat menghadiri wisuda sarjana pendidikan agama islam dan ekonomi syariah sekolah tinggi agama islam di gedung Sri Serindit Ranai. F. Aulia Rahman/ Batam Pos.

batampos.co.id – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna kembali mencetak sarjana prodi Pendidikan agama islam dan prodi ekonomi syariah. Sebanyak 125 mahasiswa diwisuda sarjana dalam sidang senat terbuka di gedung Sri Serindir Ranai, Rabu (11/10).

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, hadirnya STAI Natuna saat ini sudah memberikan kontribusi yang sangat membantu mendukung pembangunan Natuna. Namun mencerdaskan anak bangsa di perbatasan perlu inovasi yang lebih cemerlang. Dengan menambah prodi yang diperlukan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sambung Hamid, memberikan dukungan penuh pengembangan STAI Natuna yang direncanakan peralihan menjadi institut islam ditahun mendatang. Agar dapat mencetak generasi yang lebih hebat serta pengembangan umat dan mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Natuna ke depan.

“STAI Natuna harus mencerdaskan masyarakat. Sekarang ini nelayan juga harus sarjana. Supaya menjadi nelayan yang modern, tentu berbeda dengan nelayan dulu yang masih serbaga tradisional,” sebut Hamid dalam memberikan sambutan.

Menurut Hamid, STAI Natuna adalah satu-satunya lembaga edukatif yang mendukung menciptakan karakter, budi pekerti, dan tentu harus mampu bersaing dalam pembangunan daerah. Dan dalam visi misi Natuna sudah tertuang dalam RPJMD, pembangunan pendidikan adalah prioritas utama dan memiliki peran penting melahirkan sumber daya manusia untuk menentukan arah pembangunan dimasa hadapan.

Hamid mengingatkan, seroang sarjana harus memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kepeningan bersama. Dan tidak hanya berharap menjadi pegawai tidak tetap atau PNS. Namun peluang berwirausaha sangat berpotensi di Natuna, sebagai bagian dari peranan pembangunan kemandirian masyarakat.

Hamid mengatakan, Pemerintah Daerah saat ini berada dipolisi sangat dilema setelah kewenangan SLTA diambil alih di Provinsi. Sementera visi misi pemerintah daerah mencerdaskan masyarakat harus tuntas SLTA. Sementara saat ini Daerah hanya memiliki kewenangan dibatasi hingga SLTP.

“Jika daerah membantu hingga SLTA, maka daerah melanggar undang-undang. Disatu sisi program pemerintah daerah sudah wajib belajar 12 tahun. (arn)

Respon Anda?

komentar