batampos.co.id – Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan memasuki babak baru. KEK Galang Batang akan segera beroperasi setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2017 yang mengatur pembentukan kawasan tersebut, Rabu (11/10) lalu di Jakarta.

Pengelola kawasan KEK Galang Batang, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), menawarkan beragam fasilitas dan insentif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan itu. Di antaranya penghapusan pajak dalam kurun waktu tertentu atau tax holiday sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2011.

“Tax holiday ini diberikan kepada investor yang siap menanamkan modal di atas Rp 1 triliun,” kata Operational Manager PT BAI, Zurkani Afikri, Jumat (13/10).

Selain itu, KEK Galang Batang memiliki badan administrasi (administrator) dan pengelola kawasan sendiri. Sehingga semua keperluan adminitrasi dan perizinan bisa dilakukan di dalam kawasan.

Kawasan ini, kata Fikri, juga sudah dilengkapi dengan pelabuhan ekspor-impor sepanjang 1 kilometer. Sementara fasilitas penunjang lainnya dijanjikan akan rampung paling lambat pada triwulan I tahun depan.

KEK Galang Batang juga memiliki pembangkit listrik sendiri. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) itu kini sedang tahap pembangunan. Untuk tahap awal, PLTU tersebut mampu memproduksi strum sebesar 150 Mega Watt (MW).

“Ke depannya akan ditingkatkan menjadi sekitar 2.750 MW,” kata Fikri lagi.

Ia menyebut, total investasi di dalam kawasan itu nantinya akan mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun. Namun untuk tahap awal, nilai investasinya sekitar Rp 36 triliun.

Fikri menjelaskan, KEK Galang Batang merupakan kawasan bisnis pengolahan bijih bauksit atau revinery alumina. Yakni mengolah bijih bauksit sebelum masuk ke smelter. Pabrik pengolahan bijih bauksit ini memiliki kapasitas 2 juta ton yang dibagi dalam 2 line, sehingga masing-masing 1 juta ton.

“Material bakusit akan digiling dulu, diekstrak jadi bubuk. Baru bisa dismelter sehingga menjadi alumina batangan,” jelasnya.

Namun tidak menutup kemungkinan, KEK Galang Batang membuka diri untuk industri sektor lainnya. Sebab saat ini sudah ada beberapa industri ban mobil dan garmen yang mulai melakukan penjajakan untuk masuk ke KEK Galang Batang Bintan.

Fikri menambahkan, PP KEK Galang Batang diundangkan, makan akan segera dibentuk administrator atau dewan kawasan di KEK Galang Batang. Dewan Kawasan KEK Galang Batang ini nantinya akan diketuai Gubernur Kepri dengan wakilnya Bupati Bintan.

Dewan kawasan ini memiliki sembilan anggota yang terdiri atas tiga pegawai yang berdinas di instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yakni pegawai Bea Cukai, Badan Pertanahan, dan Imigrasi. Tiga anggota lainnya dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, serta tiga orang dari Pemkab Bintan.

Sementara Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengaku optimistis KEK Galang Batang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor industri, tenaga kerja, dan pariwisata di Bintan. “Saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak naik dengan sendirinya,” katanya, kemarin.

Hadirnya KEK Galang Batang ini juga akan menawarkan berbagai kemudahan bagi investor, mulai dari insentif fiskal, jaminan investasi, kepastian hukum, pelayanan satu atap, hingga pembangunan infrastruktur. Segala kemudahan didapat jika investor mengikuti regulasi dan kewenangan di daerah maupun pusat.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra, mengatakan KEK Galang Batang dibangun di atas lahan seluas 2.590 hektare dengan nilai investasi Rp 36,6 triliun, dalam waktu enam tahun.

Dengan ditekennya draf PP KEK Galang Batang oleh Presiden, ia berharap pihak PT BAI sebagai pengelola kawasan tersebut bisa segera membangun sejumlah infrastruktur. Mulai jalan, sarana dan prasarana air bersih, sampai dengan pengelolaan limbah. Sebab dalam waktu dekat KEK Galang Batang akan diresmikan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan pihaknya akan segera membentuk lembaga administrator kawasan yang akan menangani berbagai perizinan di kawasan itu. “Semua urusan perizinan di dalam (kawasan), karena sudah ada Bea Cukai, Imigrasi, dan Badan Pertanahannya di dalamnya” katanya. (cr21)

Respon Anda?

komentar