batampos.co.id – Buruh di Batam menuntut upah minimum kota (UMK) 2018 naik menjadi Rp 3,8 juta. Namun kalangan pengusaha memastikan tak akan sanggup memenuhi keinginan tersebut lantaran situasi ekonomi yang sulit. Butuh angka tengah agar kisruh penetapan upah buruh tak selalu terulang.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini hanya mencapai 1,52 persen per semester pertama 2017. Jika dihitung per kwartal, hanya tumbuh 1 persen. Fakta ini menempatkan Kepri di urutan kedua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Sementara untuk wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Kepri merupakan yang paling rendah.
Di satu sisi, survei BPS menempatkan Batam sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kelima di Indonesia. Dalam sebulan, warga Batam dengan satu istri dan dua anak paling tidak menghabiskan Rp 6,3 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Survei ini dilakukan di 82 kota, 49 kabupaten di 33 Provinsi dengan melibatkan 136.080 rumah tangga. Di tempat teratas masih menempatkan Jakarta sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi, yakni Rp 7,5 juta per rumah tangga per bulan. Kedua Jayapura Rp 6,93 juta. Menyusul Ternate Rp 6,4 juta, Depok Rp 6,3 juta, lalu Batam Rp 6,3 juta.
Jika dibandingkan dengan hasil survei itu, UMK Batam saat ini, yakni Rp 3,2 juta, memang masih jauh dari kata layak. Sebab, pekerja dengan satu istri dan beberapa anak jika diterima bekerja sebagai karyawan baru tetap saja gajinya berdasarkan UMK. Bahkan, jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, UMK Batam berada di urutan ke-14.
Kondisi inilah mendorong buruh meminta peningkatan kesejahteraan. Pekerja nol tahun, paling tidak upahnya pada 2018 naik 50 dolar AS atau setara Rp 675.229 (kurs Rp 13.504 per 1 USD, red). Dengan kata lain, buruh meminta kenaikan upah 2018 menjadi Rp 3,85 juta dari sebelumnya (2017) hanya Rp 3,24 juta. Itu belum termasuk upah sektoral yang angkanya lebih tinggi.
Sementara pekerja di atas satu tahun meminta pengusaha komitmen membayarkan upah sundulan. Besarnya, selisih upah baru dengan upah lama. Buruh juga meminta pengusaha melakukan perbaikan struktur gaji, sesuai perintah Peraturan Kemenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengupahan.
Tak hanya itu, buruh juga tetap menolak sistem penentuan UMK berdasarkan PP 78/2015 yang hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Buruh meminta penghitungannya disesuaikan dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak.
“Survei BPS dua bulan lalu sudah jelas KHL Rp 6,3 juta dan harusnya BPS berani mengungkapkan itu. Jadi kenaikan UMK menjadi Rp 3.850.000 masih wajar untuk hidup layak di Batam,” terang Suprapto, Pangalima Garda Metal FSPMI, Rabu (11/10) pekan lalu.
Dikatakannya, kenaikan upah buruh tak bisa hanya berpatok pada survei inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sebab, kebutuhan setiap daerah dipastikan berbeda.
“Tidak adil jika kenaikan seluruh daerah disamaratakan. Bagi kami, kenaikan upah harus sesuai dengan undang-undang. Kenaikan 50 dolar AS ini sudah berdasarkan kajian serikat (buruh) dunia,” terang Suprapto.
Namun tuntutan buruh ini langsung menuai reaksi keras dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya. Ia menilai, aspirasi itu bukan murni seluruh aspirasi buruh, tapi sebagian kecil buruh saja.
Cahya berkeyakinan, buruh di Batam kini lebih banyak realistis dengan kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini. Karena di saat kondisi ekonomi yang tengah sulit saat ini, bagi buruh mendapatkan pekerjaan saja sudah untung.
“Ekonomi Batam benar-benar lagi terjun bebas. Saya yakin umumnya para pekerja di Batam mengerti dan memaklumi kondisi ini,” tegas Cahya di Batamcenter, Kamis (12/10) lalu.
Ia menyebutkan, akibat kondisi ekonomi lesu, banyak pengusaha yang gulung tikar karena tak mampu lagi menutup biaya produksi dan menggaji pekerjaannya.
“Sebagian pengusaha hanya bertahan supaya tidak kolaps. Bisa bertahan dan bisa menggaji karyawan itu sudah hebat,” ungkapnya.
Menurut dia, UMK Batam 2018 idealnya naik antara 5-6 persen dari UMK 2017. Atau sekitar Rp 160 ribu hingga Rp 190-an ribu. “Itu yang realistis sesuai kondisi real di Batam saat ini,” ujarnya.
Penghitungan Apindo itu juga tetap pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni PP 78/2015 yang didasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak boleh lagi kembali ke sistem lama yang mengacu KHL. Sebab, jika mengacu pada KHL, maka tak ada yang sanggup membayar upah tinggi yang diminta buruh di tengah kondisi krisis saat ini.
Reaksi keras juga datang dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri. Wakil Ketua Koordinator HKI Kepri, Tjaw Hoeing, mengatakan kondisi Batam saat ini tidak sama seperti 15 tahun lalu.
“Dulu Batam itu paling siap untuk menampung investor yang masuk untuk mengembangkan industri. Sekarang negara-negara pesaing sudah banyak bahkan saingan kita juga bukan hanya dari negara ASEAN tapi juga dari dalam negeri sendiri,” ujar Tjaw Hoeing, Jumat (13/10), di Batamindo.
Pria yang karib disapa Ayung ini mengatakan, saat ini semua negara ASEAN sudah mulai membuka kawasan industri masing-masing. Bahkan negara tertutup dan tidak punya akses ke laut seperti Laos pun membukanya. Tentu saja dengan upah yang murah dan insentif bagus seperti pembebasan pajak penghasilan untuk beberapa tahun pertama.
“Dulu hanya Batam yang bisa promosi ke Jepang, namun sekarang kawasan industri dari Jawa juga sudah promosi ke sana,” ujarnya.
Ayung mengingatkan bahwa penetapan UMK itu sudah ada regulasinya dari pemerintah yang ditetapkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Kondisinya sudah disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di daerah.
“Sehingga yang realistis saja, kalau industri tumbuh bagus, kan kita juga yang untung,” pungkasnya.
Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, menilai persoalan UMK yang jadi polemik setiap tahunnya harus ada solusinya. Pemerintah Kota Batam harus mencari solusi dan berkomitmen memutuskan angkanya sesuai regulasi yang ada.
“Ikuti saja formula yang ada,” kata Jadi, sesaat sebelum terbang dari Jakarta menuju Surabaya, Rabu (11/10) lalu.
Jadi menyebutkan, kalau pengusaha itu sifatnya menghitung cost atau biaya. Misalnya, membeli dengan modal, jual di atas harga modal, sehingga untungnya bisa membiayai pekerja, meningkatkan usaha, dan juga memenuhi kebutuhan biaya hidup.
“Kami sangat memaklumi kebutuhan buruh. Apalagi saat kondisi krisis ekonomi global di Batam saat ini. Tapi perlu dicatat, sebelum buruh menuntut kenaikan upah, cek dulu kondisional di lapangan seperti apa,” pintanya.
Soal angka, Jadi lebih cenderung mengacu pada data BPS Batam yang memprediksi triwulan terakhir 2017, pertumbuhan ekonomi Batam hanya sekitar 3 persen ditambah inflasi 4 persen. Berangkat dari sistem perhitungan PP 78/2015 tentang Pengupahan, maka UMK 2018 bakal naik 7 persen dari UMK 2016. Naik sekitar Rp 224 ribu atau menjadi Rp 3.465.126.
Selain itu, Jadi menyebutkan, saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana supaya inflasi di Batam tidak tinggi. Demikian juga dengan pemenuhan stok sembako menghadapi hari besar dan akhir tahun nanti.
Menurutnya, pemerintah harus komitmen kontrol harga. “Adakan bazar sembako murah tiap bulan, sehingga para masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya,” jelasnya.
Jadi mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, belum lama ini. Dalam pertemuan singkat tersebut, Ia menyampaikan kepada Presiden bahwa Batam saat ini pertumbuhan ekonominya rendah secara nasional, yakni hanya satu persen.
“Mendengar itu, Pak Jokowi langsung berubah air mukanya. Pertanda tidak senang. Beliau sangat berharap Batam itu jauh lebih maju, apalagi harapan beliau Batam sebagai digital hub,” terang Jadi.
Tekan Inflasi
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, tak banyak berkomentar soal inflasi yang bakal timbul dari kenaikan tarif listrik 15 persen (total sudah 30 persen) yang mulai ditagih Oktober ini. Menurutnya, segala sesuatu yang berkenaan dengan hal tersebut merupakan kewenangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur untuk antisipasinya. Tapi situasinya tak bagus, jadi tak usah ngomong dulu ya,” kata Rudi, Jumat (13/10).
Terkait analisa Bank Indonesia yang memprediksi inflasi Batam akan meningkat 4 persen jika Pemerintah Kota (Pemko) Batam tak merealisasikan kerja sama sembako dengan daerah terdekat Kepri, Rudi mengatakan tak ada yang perlu ditakutkan.
“Kita sudah antisipasi. Bahan pokok tak kurang, mencukupi,” kata Rudi.
Ia mengatakan, pihaknya tak ingin buru-buru mendatangkan sembako dalam jumlah yang banyak. Sebab akan menimbulkan masalah lain. Jika tak laku, akan menimbulkan kerugian.
“Pedagang harus dipikirkan juga. Karena saya rasa cukup, jadi pelan-pelan saja. Lihat kebutuhan nanti,” katanya.
Kepala Disperidag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Batam, Zarefriadi membenarkan kecukupan sembako di Batam. Terutama semua komoditi utama, seperti beras dan gula.
“Beras cukup untuk lima bulan ke depan, kalau gula lebih cukup lagi. Rata-rata cukup,” katanya, Minggu (8/10).
Lalu bagaimana dengan komoditi yang kerap menyumbang inflasi seperti cabai? Zaref mengaku memang komoditi ini ketersediannya tak menentu, hal inilah yang kerap menyebabkan komoditi pedas itu mahal.
“Cabai memang dinamis,” katanya. (nur/cha/she/leo/cr13)