batampos.co.id – DPRD Batam meminta Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Hal itu dilakukan guna menyikapi banyaknya laporan negatif masyarakat terkait kinerja dishub.
“Kepala dinas sebenanrnya pelaksana teknis kebijakan pemerintah. Kinerja yang buruk dan tak memiliki kualitas tentu akan mempengaruhi nama Wali Kota. Makanya perlu adanya evaluasi,” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Senin (16/10).
Politisi PDIP itu melihat belum adanya ketegasan dishub. Misalnya saja di dalam penertibkan angkutan umum tak layak jalan, hingga masalah perpakiran. Padahal sebenarnya sudah ada aturan dan kebijakan mengenai permasalaha tersebut.
“Contoh masalah angkutan umum. Kan sudah ada perdanya. Harus KIR, usia kendaraan dan sebagainya. Termasuk parkir, tarif, pengelola dan sebagainya sudah diatur di perda. Saya melihat ini sepertinya kurang ada ketegasan,” katanya.
Masyarakat sendiri, lanjut dia, nantinya akan menilai sendiri kemampuan kepala dinas. Terutama yang berhubungan langsung dengan publik. Penilaian ini tentunya akan berhubungan langsung dengan kinerja dinas terkait.
Selain dishub, ia juga meminta agar evaluasi ini dilakukan menyeluruh di seluruh jajaran kepala dinas. Kinerja kepala dinas harus terukur, sesuai apa yang direncanakan walikota pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“Saya juga akan perintahkan ke setiap komisi, selaku fungsi pengawasan, mereka diminta evaluasi kinerja setiap mitra kerjanya. Evaluasi harus objektif, sehingga bisa tahu kinerja mereka untuk selanjutnya direkomendasi,” tegas dia.
Hasil rekomendasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada wali kota. Nuryanto berharap, agar ke depan, penempatan kepala dinas harus sesuai bidang ilmu dan kemampuan mereka. Mereka juga harus sejalan dengan RPJMD wali Kota Batam.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat menilai kinerja dishub di bawah pimpinan Yusfa Hendri mulai banyak dipertanyakan. Sebab, janji-janjinya untuk menyelesaikan persoalan parkir, angkot tak layak jalan tak tuntas.
“Saya nilai buruk. Misal soal aktifitas truk pengakut tanah masih sesuka hati tanpa menaati aturan. padahal aturannya sudah jelas. Dan ini saya lihat seperti ada pembiaran. Dishubnya kemana,” tanya politisi PKS tersebut.
Ia menegaskan, kinerja dishub wajib dipertanyakan dan harus menjadi bahan evaluasi Wali Kota Batam. (rng)