batampos.co.id – Realisasi pendapatan Pemko Batam hingga triwulan ke III, baru mencapai 87 persen.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan ada tiga komponen pendapatan kini belum memenuhi target. Di antaranya, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Parkir.
“Terutama BPHTB dan PBB, (capaian) keduanya punya korelasi dengan keadaan saat ini,” kata Amsakar, usai rapat evaluasi, kemarin.
Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), BPHTB baru mencapai Rp 133 miliar dari target (perubahan) Rp 250 miliar, sementara PBB P2 baru terealisasi Rp 110 miliar dari target 131 miliar.
Amsakar menyebutkan, hal ini berakar dari masalah mandeknya kepengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“IPH pengaruhi BPHTB, BPHTB pengaruhi PBB-P2,” terangnya.
Merujuk pada capaian dan masalah yang ia beberkan tersebut, Amsakar mengaku Pemko Batam berat mengejar sisa target hingga akhir tahun. Walau demikian, ia mengaku pihaknya tak patah semangat, untuk itu ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, terlebih dinas penghasil bekerja makasimal hingga akhir tahun.
“Triwulan empat, OPD harus full. Paling tidak capaian sampai akhir tahun 95 persen,” imbuhnya.
Amsakar juga mengomentari pendapatan dari sektor parkir. Menurutnya, sektor yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) ini capaiannya rendah dibanding sumber pendapatan lain di instansi yang dikepalai Yusfa Hendri tersebut.
“Sekarang baru Rp 5 miliar dari target Rp 6 miliar. Upaya peningkatan pendapatan dari parkir ini saya sudah perintahakan Yusfa,” ucapnya. Untuk diketahui, target Rp 6 miliar merupakan target perubahan dari yang semula Rp 30 miliar. (cr13)