batampos.co.id – Fenomena penolakan transportasi daring (dalam jaringan) alias online, menjadi perhatian Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian. Menurutnya keberadaan dunia digital tak bisa ditolak. Semua negara, termasuk Indonesia, khusus Batam harus menerima itu semua.
Dan transportasi daring salah satu, dari bagian dunia digital tersebut. “Kalau begini terus kita, bisa dibully kita oleh negara lainnya,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, Rabu (18/10).
Sebelum membahas kendaraan daring, kata Sam semua pihak harus sepakat dulu tentang satu hal yakni konsumen raja dalam sebuah layanan. Oleh sebab itu, tak harus dibuat peraturan yang diskriminatif.
“Tak bisa dipaksakan (melarang kendaraan daring, red). Akan jadi seperti ini Batam. Bandung saja sudah terbuka (soal kendaraan daring,red),” ujar Sam.
Tak hanya itu, Sam menyorot juga adanya pengkotakan di beberapa tempat contohnya bandara dan pelabuhan. Ia mempertanyakan kenapa di daerah itu, hanya kendaraan khusus saja yang boleh mengambil penumpang. “Tak hanya kendaraan daring, saya lihat kendaraan konvensional lainnya yang beda (tak terdaftar di tempat itu,red) tak boleh ambil penumpang. Kok seperti ini, harusnya tak ada perbedaan. Semuanya berhak,” ungkap Sam.
Sam sangat menyayangkan adanya kavling-kavling ini, dan itu dijustifikasi oleh pemerintah daerah. “Saya perintahkan Kapolres, tak boleh kavling-kavling itu. Kalau mau adil yah semuanya berhak (ambil penumpang,red),” ujarnya.
Terkait kendaraan daring. Sam meminta mereka tak berlindung dari kebutuhan konsumen. Walau dibutuhkan, mereka haruslah mengurus izin. Agar keberadaan mereka legal. “Kalau masih di negara ini, yah ikuti aturan yang ada. Urus izinnya, untuk melindungi konsumen,” ucapnya.
Dan saat kendaraan daring mengurus izin, ia meminta pemerintah tak mempersulit. Bila syarat kendaraan daring lengkap, dapat diterbitkan segera izinnya. “Jangan ada permainan,” pungkas Sam. (ska)