batampos.co.id – Masyarakat Kota Batam menitipkan harapan besar agar hubungan pemko, DPRD bersama BP Batam bisa berjalan membaik. Karena dengan saling membaurnya kegiga unsur pemerintah ini, ekonomi Batam bisa digerakan kembali.
“Sesuai tema kita saat ini, harmoni dalam kebersamaan. Sesama pemerintah daerah pun harus saling bekerjasama dalam membangun kota Batam kita ini,” ujar salah seorang warga saat Dialog interaktif HUT DPRD kota Batam, Kamis (19/10).
Menurut dia, banyak terjadi kesalahan persepsi lantaran ketidakharmonisan hubungan antara ketiga lembaga tersebut. Kebijakan yang seharusnya melayani masyarakat menjadi buntu akibat ego sektoral masing-masing lembaga pemerintah.
“Saya berharap kepada bapak-bapak yang duduk di depan ini, tolonglah harmoni ini benar-benar kita jalankan, demi satu tujuan membangun Batam,” tambahnya.
Dialog ini dihadiri Direktur Politeknik Batam Priyono Eko Sanyoto, Ketua Kadin Batam, Jadi Raja Guguk, Ketua PWI Kepri, Ramon Damora serta perwakilan Pemko Batam yang diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam Gintoyono Batong.
Selain saran berbagai kritik juga disampaikan masyarakat dalam dialog ini. Semisal mengenai ukuran kinerja DPRD bukan sekedar kuantitatif melainkan lebih kualitatif. Apa hasilnya yang diperoleh masyarakat langsung dari kinerja itu.
“Terutama yang bersebtuhan langsung dengan masyarakat,” tambahnya.
Regar, salah seorang warga Sagulung menambahkan, banyak peraturan daerah baik yang sudah disahkan atau belum tidak diterapkan dengan baik. Bahkan, banyak dari perda tersebut tidak diawasi sehingga tidak berjalan sesuai diharapkan.
“Perda rokok, tapi mereka (DPRD) yang buat perda masih merokok dimana-mana. Termasuk perda warnet dimana sampai saat ini pengawasannya,” kritik dia.
Ia juga mempertanyakan kehadiran DPRD Batam dalam mengatasi setiap kali PPDB. Padahal pemko sendiri memiliki lahan untuk membangun sekolah namun terkenala BP Batam selaku pemikil lahan. “Bagaimana mau membangun Batam jika terkendala lahan, sementara pemilik lahan sendiri tak pernah memahami,” katanya.
Untuk itulah perlu hubungan yang baik antara legislatif, yudikatif dan BP Batam. Sehingga ketika ada permasalahan di masyarakat, DPRD sebagai perwakilan masyarakat Batam dapat dengan mudah menyampaikan apa yang jadi kebutuhan itu.
“Maka sebab itulah kami meminta adanya hubungan yang baik,” tambahnya.
Selain kritikan, warga lainnya mengusulkan agar Batam dibentuk perda bagi penyandang disabilitas.
Ketua DPRD Batam, melalui dialog ini, DPRD bisa menjaring masukan, saran dan kritikan masyarakat Batam terkait kinerja DPRD Batam selama ini. Apa yang jadi masukan dan kritikan masyarakat akan menjadi tanggungjawab DPRD ke depannya.
“Terkait lahan memang wewenang di BP Batam. Hanya saja dengan pemimpin yang lama komunikasi kita kurang baik. Mudah-mudahan dengan pimpinan baru ini apa yang diharapkan masyarakat Batam bisa terjalin dengan baik,” jawab Nuryanto. (rng)