Jamhur Ismail 1 F,Jailani

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Brigjen TNI, Jamhur Ismail berharap perubahan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online memberikan pengaruh bagi perbaikan sistem transportasi di Indonesia, Kepri khususnya. Ia meminta semua pihak dapat menghormati apa diputuskan nanti.

“Perubahan revisi Permenhub ini mulai berlaku 1 November mendatang. Artinya sekarang masih berpegang pada aturan yang lama,” ujar Jamhur Ismail menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (20/10) di Tanjungpinang.

Menurut Jamhur, ketentuan akan perizinan tetap akan mengacu pada Permenhub yang baru nanti. Khusus bagi transportasi berbasis aplikasi, diharapkan dapat memenuhi perizinan yang ditentukan. Sehingga tidak lagi menjadi polemik dengan taksi konvensional. Dijelaskannya, substansi yang dirubah adalah menyetarakan kedudukan baik, itu transportasi umum ataupun online.

“Semoga saja tidak ada perselisihan lagi. Ketentuan yang ada harus sama-sama dihormati,” jelasnya.

Ditambahkan Jamhur, terkait perkembangan ini nanti, pihaknya akan membuat laporan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Kepri, sebenarnya tidak pernah melarang beroperasinya transportasi berbasis aplikasi. Hanya saja, aturan harua diikuti.

“Kalau tidak mematuhi tentu kita larang. Kemajuan dunia digital memang harus kita imbangi, karena negara maju juga sudah menerapkan sistem tersebut,” tutup Jamhur.

Sebelumnya, Pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubungan 26/ 2017. PM yang mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online itu rencananya akan mulai diberlakukan pada 1 November mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada sembilan poin yang direvisi dalam PM tersebut.

Dalam rumusan ini ada sejumlah substansi yang diatur yaitu mengenai, argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan,bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, dan peran aplikator.(jpg)

Respon Anda?

komentar