batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua meminta Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri menggesa penyerapan pajak kenderaan bermotor di Kepri. Salah satu caranya adalah memburu kendaraan plat luar yang dibeli masyarakat.

“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi pendapatan yang potensial. Pendapatannya berada diurutan terdepan dalam daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (22/10) di Tanjungpinang.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, target PKB Kepri tahun 2017 ini adalah Rp 354 miliar. Ditegaskan Rudy, untuk mencapai angka tersebut, BP2RD Kepri yang bertanggungjawab tentu harus bekerja lebih keras.

Ia melihat beberapa daerah di Kepri, banyak kenderaan yang masih menggunakan plat luar. “Kita yakin, banyak masyarakat Kepri yang membeli kendaraan dari Jakarta. Akan tetapi, mereka enggan untuk melakukan balik nama atas kendaraan tersebut,” papar Rudy.

Rudy menilai, sikap enggannya masyarakat untuk melakukan balik nama, khusus kendaraan luar lebih disebabkan oleh harga jual. Dijelaskannya, ketika plat kenderaan masih luar, Jakarta misalnya harga jual masih tinggi.

“Harus ada ketegasan dari Pemerintah Daerah. Jika ini dibiarkan, PKB dan Pajak Balik Nama Kenderaan akan hilang,” paparnya lagi.

Wakil rakyat yang sudah dua priode duduk di DPRD Kepri tersebut juga menjelaskan, adanya revisi Perda Pajak dan Retrebusi Daerah memang diharapkan bisa meningkatkan sektor pendapatan daerah. Seperti penerapan pajak progresif kenderaan bermotor.

“Kenyataan di Kepri sistem yang digunakan berbeda. Usulan Pemprov adalah menggunakan by name by adress. Tetapi persetujuan DPRD Kepri hanya mengacu pada by name saja,” jelas Rudy.

Ditambahkan Rudy, sektor pajak yang menjadi harapan adalah dari bidang pertambangan. Akan tetapi, adanya pertambangan liar yang tidak ditertibkan seperti di Bintan belakangan ini juga berpotensi memberikan kerugian bagi daerah.

“Harus ada ketegasan dari Pemerintah Daerah untuk bertindak. Jika memang ilegal dan tidak sesuai aturan, harus dihentikan. Pajak sektor pertambangan termasuk primadona yang bisa meningkatkan PAD Kepri,” jelasnya lagi.

Selain itu Rudy juga berharap, dengan adanya pergantian unsur pimpinan BP Batam memberikan harapan baru bagi tuntasnya persoalan Pajak Air Permukaan (PAP). Menurut Rudy, Kepala BP Batam, Lukita adalah sosok yang paham aturan.

“Mudah-mudahan bisa segera tuntas persoalan PAP di Batam. Sehingga bisa menambah PAD dari sektor PAP. Karena untuk berharap dari labuh jangkar, masih belum ada kepastiannya,” tutup Wakil Rakyat utusan Tanjungpinang tersebut.(jpg)

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendapatan, BP2RD Kepri, Herman mengatakan target PKB tahun 2017 ini adalah Rp 354.831.803.445. Target berikutnya adalah Bea Balik Nama Kendraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 265.884.268.949. Kemudian pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor (PBB KB) senilai Rp 264.190.642.043.

“Sektor pajak terakhir adalah pajak Air Permukaan (AP). Adapun target pada sektor ini adalah sebesar Rp 12.288.919.500,” papar Herman.(jpg)

Respon Anda?

komentar