batampos.co.id – Fraksi Golkar memberikan penekanan agar Pemko khususnya Tim Perumus Anggaran Daerah (TPAD) transparan di setiap anggaran penerimaan yang didapat Pemko. Utamanya anggaran penerimaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Biasanya anggaran bantuan dan lain-lain dari pusat dan provinsi itu selalu berubah dipertengahan jalan. Umumnya bertambah. Dan informasi sejenis ini yang kami harap, diinformasikan pemko agar transparan,” tutur juru bicara fraksi Golkar, Simon ditemui usai paripurna, Senin (23/10).
Dalam pembacaan pandangan fraksi Golongan Karya, disampaikan catatan kepada pemko Tanjungpinang agar memegang teguh prinsip transparansi. Dalam setiap penerimaan dan pengeluarn PAD dan APBN. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber penerimaan, tak menimbulkan kesan penerimaan yang disembunyikan.
“Yang kami inginkan adanya laporan mengenai dana tambahan itu, kemana alokasinya dan lain-lain. Sehingga benar-benar transparan,” sambung dia.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah memastikan satuannya telah bekerja sesuai koridor transparansi yang diwajibkan kepada aparat pemerintah.
Pemerintah Kota dalam tiap terjadinya perubahan anggaran, lanjut Lis, cukup menginformasikan melalui pemberitahuan. ” Tak sampai membahas yang bagaimana-bagaimana. Dalam melaksanakan kebijakan harusnya kita juga jemput bola,” tutur Lis mengharapkan adanya sinergitas dari DPRD.
Sehingga DPRD dalam menjalankan fingsi budgeting, dapat memanggil Pemko untuk meminta kejelasan. Melalui rapat kerja dan forum sejenis lainnya. Untuk mendapatkan informasi pendanaan dan menjalankan fungsi pengawasannya. (aya)