Kamis, 28 Maret 2024

Pimpinan Baru BP Batam Janji Perbaiki Komunikasi dan Koordinasi

Berita Terkait

batampos.co.id – Lima pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai bekerja, Senin (23/10). Mereka berjanji akan terus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait setiap kebijakan yang akan diambil.

Deputi V Bidang Umum dan SDM, Bambang Purwanto, mengatakan komunikasi dan koordinasi merupakan bagian penting dalam kinerja sebuah intitusi. Selain itu, komitmen dan kejujuran adalah dasar penting ketika berkarya di institusi sebesar BP Batam. Ia juga berjanji akan loyal kepada institusi, bukan perorangan.

“Yang penting adalah bagaimana dalam satu sistem ini tidak ada dusta di antara kita,” kata Bambang saat tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Senin (23/10).

Hal senada disampaikan Deputi II Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi BP Batam, Yusmar Anggadinata. Selain dengan pengusaha, komunikasi dan koordinasi penting dijalin dengan kepala daerah, baik wali kota Batam maupun gubernur Kepri.

“Kami bangun Batam bukan hanya untuk Batam saja, tapi untuk Indonesia,” katanya.

Jika Batam bisa dibangun, maka akan jadi contoh yang baik bagi daerah lainnya di Indonesia. “Nanti mereka pasti belajar ke Batam,” ujarnya. Dalam sudut pandangnya, Batam punya banyak kelebihan. Namun belum dilihat secara cermat. Sehingga kelebihannya banyak terlewat. Padahal kalau dikelola pasti bisa dikonversikan jadi wujud nyata kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengakui kalau Batam bisa jauh lebih baik dari negara tetangga. “Mereka (negara tetangga, red) bagus untuk jadi referensi. Namun kita akan bangun jauh lebih baik dari yang mereka bangun saat ini,” ungkapnya.

Syaratnya adalah dengan mampu mengelola aset yang ada.

“Kita punya aset namun belum optimal dimanfaatkan sesuai cita-cita besar masyarakat Kepri dan nasional,” ungkapnya lagi.

Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjanji akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pimpinan BP Batam sebelumnya.

“Kami belum bisa bicara teknis dulu,” kata Lukita.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (kanan) berjabat tangan dengan mantan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro pada acara serah terima Kepala BP Batam, Senin (23/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Belajar dari pengalaman pimpinan sebelumnnya, Lukita berjanji akan mengajak seluruh pihak terutama Gubernur, Wali Kota, dan pengusaha sebelum menerbitkan kebijakan yang punya pengaruh signifikan kepada masyarakat.

“Prinsip kami dalam bekerja adalah koordinasi dulu dengan stakeholder sebelum keluarkan kebijakan yang signifikan. Bukan karena mau berkompromi, tapi karena prinsip kebijakan memanglah harus berkomunikasi,” jelasnya.

Ia mengatakan, posisi Deputi IV yang sedianya dijabat oleh Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto, sampai saat ini masih lowong. “Saya yang akan mengisinya sementara waktu,” ujar Lukita.

Lukita mengatakan Dewan Kawasan (DK) akan segera menggelar rapat lagi untuk menunjuk Deputi IV. “Direncanakan nanti akan ditunjuk dari sebuah institusi,” katanya tanpa menyebut nama institusi yang dimaksud tersebut.

Kerja Sama dengan Pemda

Sementara Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap pimpinan baru BP Batam lebih terbuka dan mau berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Tidak mengedepankan kepintaran dan kepadaian. Mari sama-sama berjuang,” kata Nurdin di Batamcenter, Senin (23/10).

Nurdin juga meminta pejabat baru BP Batam untuk mengkaji ulang kebijakan dan regulasi yang tidak cocok dengan Batam. Sebab, selama ini banyak aturan dan regulasi yang dibuat sehingga cukup memberatkan masyarakat dan pengusaha.

Untuk menjembatani itu, Nurdin akan mengundang pejabat baru BP Batam untuk membahas persoalan dan kondisi Batam saat ini. Ia berharap dengan duduk bersama, BP Batam bisa menerima saran dari pemerintah.

Disisi lain, Nurdin yakin pergantian pejabat BP Batam merupakan jawaban atas keluhannya ke pemerintah. Di antaranya adalah menyurati pusat tentang kebijakan Perka 10 yang dinilai memberatkan.

“Ini tanggapan dari pusat atas keluhan kami,” kata Nurdin.

Terpisah, Wakil Ketua HKI Kepri Tjaw Hioeng menyambut baik rencana BP Batam yang akan mensosialisasikan peraturan sebelum diterapkan. Namun ia menilai harusnya tak hanya Perka saja. Tapi peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan kementrian ataupun peraturan lainnya.

Sebab peraturan yang bersentuhan langsung dengan industri, bila dilaksanakan tanpa sosialisasi akan menganggu kinerja dan produksi dalam sebuah perusahaan. Peraturan yang tiba-tiba diterapkan tanpa pemberitahuan akan membuat para investor bingung. “Saat mau urus izin ini atau itu, ada aturan baru. Kaget juga kan?” ungkapnya.

Ia mencontohkan saat perusahan manufaktur mengimpor karton, tapi barang itu tak bisa masuk. Karena ada aturan baru yang mewajibkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu juga saat mau mengimpor garam industri. (ska/leo/she)

Update