Selasa, 19 Maret 2024

BUP Belum Berikan Kontribusi PAD

Berita Terkait

batampos.co.id – Sejak dibentuk Agustus 2014 lalu, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri (PK) belum bisa menjadi motor bagi Pemerintah Provinsi Kepri untuk mendapatkan suntikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal APBD Kepri sudah terkuras Rp 25 miliar untuk penyertaan modal awal perusahaan tersebut.

“Buah kerja keras yang kami lakukan dari 2014 sampai 2016 lalu adalah pada pengelolaan pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Dompak dan ,” ujar Mantan Dirut PT. PK, Capt Jauhari menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/10) di Tanjungpinang.

Ditanya apakah sudah ada kontribusi dari kedua bidang usaha tersebut. Mantan pegawai Pelindo tersebut mengaku belum ada signifikan bagi pemasukan daerah. Menurutnya, sewaktu dirinya masih menjabat sebagai Dirut, memang ada piutang kepada birght PLN Batam.

“Sedangkan untuk pengelolaan Tanjungberakit, kapal masuk pada Oktober 2016 lalu. Sehingga sampai ia keluar, belum bisa menerima pendapatan tersebut,” ungkap Jauhari.

Pria yang sudah melepaskan jabatan Dirut PT. PK sejak 30 November 2016 lalu itu, mengungkapkan. Sebelum masa tugasnya berakhir, dirinya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Akan tetapi, karena penggunaan anggaran dinilai kecil, BPKP enggan untuk melakukan audit.

“Akhirnya kami melakukan inisiatif dengan menggandeng auditor independen untuk melakukan audit. Salinan hasilnya ada kami pegang, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah,” tegas Jauhari.

Menurut Jauhari, kondisi keuangan terakhir setelah masa tugasnya berakhir adalah sekitar Rp 22 miliar. Disebutkanya, keuangan yang diterima selama ia memimpin hanya digunakan untuk sewa gedung, operasional, gaji karyawan dan pembangunan pelabuhan PLTMG Dompak. “Yang jelas, anggaran yang kami pergunakan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kami melepaskan setelah dilakukan audit,” tutup Jauhari.

PT. Pelabuhan Kepri Segera Cari Dirut Pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat, akan membuka pendaftaran bagi posisi Dirut PT. Pelabuhan Kepri. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Birgjen TNI, Jamhur mengatakan untuk menjadi Dirut PT. PK banyak syarat yang harus dipenuhi. “Selain punya pengalaman khusus di bidang kemaritiman. Tentu harus memahami bagaimana membangunan usaha dibidang tersebut,” ujar Jamhur menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.

Perwira Tinggi TNI tersebut mengatakan, sejak berakhirnya kepemimpin Dirut lama pada November 2016 lalu, posisi tersebut sementara dipegang oleh Huzrin Hood. Ia berharap, figur yang memimpin nanti adalah sosok yang profesional dan bertanggungjawab.

“Ada pekerjaan besar menanti BUP Kepri. Apalagi kita tengah berjuang untuk mendapatkan kewenangan penuh mengelola ruang laut dalam batas 12 mil,” paparnya.

Sementara itu, Mantan Dirut PT. Pelabuhan Kepri, Capt Jauhari mengatakan ada beberapa kreteria yang dibutuhkan untum memimpi PT. PK. Yang pertama adalah wawasan tentangkemaritiman. Kemudian punya jaringan dibidang usaha kemaritiman. Setelah itu adalah profesional dalam bekerja.

“Memang semua butuh proses. Kami berharap, apa yang sudah kami dapatkan, bisa dikelola dengan baik. Sehingga bisa melakukan pengembangan dibidang lainnya,” ujar Jauhari.(jpg)

Update