batampos.co.id – Hingga saat ini Perusahaan Daerah (Persuda) Natuna masih mati suri. Bahkan kantor Perusda di kawasan Batu Kapal jalan DKW Mohd Benteng Ranai tutup sejak beberapa bulan terakhir.
Bahkan Sekretaris Badan Pengawas Perusda Natuna, Arifin berkoar-koar di media sosial terkait kondisi Perusda Natuna saat ini. Karena Pemerintah Daerah belum menyetujui permintaan bantuan dana segar untuk Perusda.
“Kami memang membuat perjanjian dengan mantan karyawan Perusda yang sudah di PHK, akan membayar pesangon mereka sebesar Rp 1,9 miliar, Alhamdulilah tidak ada gejolak. Yang jadi pertanyaan apakah Pemda dan DPRD mau menyertakan Modal lagi, kalau tidak di sertakan modal mau bayar pakai apa uang pesangon mantan Karyawan Perusda,” cuit Arifin.
Arifin mengaku, membenarkan kondisi Perusda saat ini memiliki tanggungan utang karyawan berupa belum dilunasi pesangon kartawan yang di PHK. Untuk menjual aset juga memerlukan dana.
“Memang saya sarankan perusda di bubarkan saja supaya beban hutang pesangon karyawan menjadi tanggung jawab pemda,” sebut Arifin ditemui di Ranai, Jumat (27/10).
Sementara Ketua Komisi III DPRD Natuna Harken mengatakan, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu program yang nyata sebelum menyetujui penyertan modal kepada Perusda. DPRD pun mengagendakan pertemuan dengan Perusda untuk mendengarkan rencana program Perusda.
DPRD katanya, akan meneliti program Perusda yang akan disetujui Pemerintah Daerah. Dan program tersebut tidak hanya sisi keuntungan, namun harus dipandang disisi sosial masyarakat. Agar memiliki dampak positif.
“Perusda harus memiliki program nyata sebelum mendapat dana segar. Dan harus punya dampak positif dimasyarakat, rencananya Senin besok kami menjadwalkan mendengarkan penyampaian program Perusda,” kata Harken.(arn)