Iklan

batampos.co.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan komisi-komisi di DPRD Kepri tengah sibuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri atas pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2017. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah kerja Badan Anggaran (Banggar) dalam membahas APBD 2018 nanti.

“Proses evaluasi ini akan berlangsung sampai tanggal 14 November mendatang,” ujar Hotman menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (30/10) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut memaparkan, setelah proses evaluasi rampung, tanggal 15 November dijadwalkan penyerahan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri ke Banggar DPRD Kepri. Menurut Hotman, proses penyusunan APBD 2018 sudah menggunakan e-program dan e-planning.

“Jika memang dalam proses evaluasi nanti, ada ditemukan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di 2017 ini. Kegiatan yang sama di 2018, sebaiknya tidak dipaksakan lagi. Apalagi tidak maauk dalam keputusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD),” papar Hotman.

Legislator utusan Kota Batam itu menjelaskan, berdasarkan penyampaian TAPD Kepri sejauh ini, kekuatan APBD Kepri 2018 mendatang adalah pada angka Rp3,5 triliun. Menurut Hotman, jika dibandingkan dengan nilai APBD Perubahan 2017, terjadi peningkatan beberapa persen. Karena hanya mengalami penambahan anggaran lebih kurang Rp50 miliar.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kepri priode 2009-2014 itu menjabarkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Pertama harapan Pemprov Kepri untuk mengelola ruang laut dalam batas 12 mil belum ada kenyataannya. Kemudian piutang Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Adya Tirta Batam (ATB) juga belum tertagih.

“Artinya belum terjadi peningkatan yang signifikan mengenai kekuatan APBD Kepri 2018 nanti,” paparnya.

Dikatakannya juga, baik Banggar maupun TAPD sama-sama sepakat pembahasan APBD 2018 rampung sebelum 15 Desember mendatang. Karena target pengesahannya adalah pada pertengahan Desember nanti. Ditambahkannya, semakin cepatnya pengesehan APBD 2018 tentu lebih baik. Sehingga Pemprov Kepri bisa menggesa penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018.

“Kita optimis, pengesehan APBD 2018 tidak lewat waktu. Karena keterlambatan pengesahan di 2017 lalu sudah mendapat sorotan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” tutup Hotman.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan penyusunan Rancangan APBD Kepri 2018 sudah menggunakan sistem e-Planing. Diuraikannya, ada beberapa komponen yang menjadi parameter dalam pembahasan APBD sekarang ini. Pertama adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Kemudian adalah inisiatif Gubernur Kepri. Sedangkan yang ketiga adalah melihat usulan DPRD Kepri.

“Ini yang akan kita lakukan penyeleksian. Artinya, mana yang prioritas itu yang akan diutamakan. Dalam sistem e-Planning ini, semua rencana kegiatan disetiap bidang sudah tercatum. Bahkan juga sudah terintegritas dengan perangkat lunak yang bisa diakses secara publik,” jelas Nahar.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menargetkan untuk pelaksanaan kegiatan APBD 2018 nanti, targetnya pada bulan Januari mendatang, masing-masing OPD sudah bisa melakukan proses lelang. Sehingga bisa memaksimalkan penyerapan anggaran daerah. Masih kata Nurdin, APBD juga diharapkan bisa membantu pergerakan ekonomi masyarakat.

“Kita bekerja siang dan malam untuk menyusun APBD 2018. Yang jelas, prioritas kita adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur disetiap daerah di Kepri,” ujar Gubernur Nurdin.(jpg)