batampos.co.id – Kepala Kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep Tony Leonard resmi meninggalkan kantor Bea Cukai Dabo Singkep, sejalan dengan penurunan status kantor tersebut sesuai dengan PMK188/PMK01/2016. Dihitung dari penerbitan PMK tersebut, Bea Cukai Dabo Singkep hanya memiliki waktu sebulan lagi untuk beroperasi secara mandiri.
“Selanjutnya, kantor ini menjadi kantor bantu di bawah naungan KPPBC Madya tipe B Tanjungpinang,” kata Leonard saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/11) siang.
Leonard menambahkan, penurunan tingkat kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep ini sedang berlangsung, seperti saat ini kelapa kantor mutasi namun tidak ada penunjukkan pengganti. Begitu juga dengan pegawai lainnya yang nantinya akan dilakukan mutasi sesuai dengan arahan yang ada.
Selain pegawai, aset dan lainnya juga akan menunggu keputusan dari KPPBC Madya tipe B Tanjungpinang. Seperti kapal, senjata dan lainnya, diperkirakan Leonard akan dipindahkan ke Tanjungpinang atau tetap di tempatkan di kantor pembantu Dabo Singkep.
Selanjutnya, masih Leonard, jumlah petugas yang tetap tinggal di kantor bantu juga akan diputuskan oleh KPPBC Tanjungpinang. Namun pada tahap awal, Leonard akan digantikan oleh salah seorang pelaksana tugas yang saat ini masih dibicarakan di Tanjungpinang.
“Karena pegawai yang tinggalkan tidak dapat mengambil kebijakan. Jadi masih diperlukan pelaksana tugas,” ujar Leonard.
Ketika ditanya terkait penurunan status kantor tersebut, Leonard mengatakan banyak sebab yang mengharuskan penurunan status kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep ini. Salah satunya, tidak adanya pemasukan untuk negara yang dihasilkan oleh kantor KPPBC Pratama Dabo Singkep.
Tercatat, pendapatan yang dihasilkan KPPBC Pratama Dabo Singkep pada 2013 yakni sebesar 900 juta dan menurun terus pada tahun-tahun selanjutnya. Akhirnya hingga saat ini, KPPBC Pratama Dabo Singkep sama sekali tidak mendapat pemasukan untuk negara, kantor itu hanya sebatas pengawasan saja.
Selain itu, penurunan status kantor Bea Cukai Dabo Singkep ini sesuai dengan peraturan terbaru yang mengharuskan setiap kepala kantor tidak lagi dipimpin oleh pejabat bergolongan eselon IV, namun harus pejabat dengan status eselon III.
“Intinya saat ini semua pergantian kantor masih dalam proses. Masih ada waktu sebulan lagi,” kata Leonard. (wsa)