foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Bukan hanya pekerja formal yang bisa mengajukan kredit rumah. Nantinya, pekerja informal pun bisa mengajukan kredit rumah. Melalui program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan akses perbankan kepada para pekerja informal.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti, mengatakan selama ini pekerja informal kesulitan mendapatkan akses perbankan untuk kredit perumahan karena tidak adanya bukti penghasilan tetap, tidak adanya rekam jejak kredit, tidak ada legalitas usaha, atau minimnya nilai aset yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman.

Melalui program tersebut, harapannya, para pekerja informal itu bisa punya kesempatan untuk memiliki rumah. Untuk bisa mengikuti program tersebut, pekerja harus menabung terlebih dahulu selama 6-12 bulan hingga terkumpul dana 5 persen dari harga rumah bersubsidi untuk dilihat kemampuan mencicil dan menabungnya.

Lana mengatakan, pemerintah tidak hanya melihat besaran uang yang ditabung. Tetapi juga kedisiplinannya menabung setiap bulan yang akan mencerminkan kemampuan pekerja tersebut untuk membayar angsuran.

”Kementerian PUPR akan memberikan bantuan uang muka sebesar 20 sampai 30 persen dari harga rumah. Sisanya akan dicicil oleh pekerja dengan suku bunga pasar. Targetnya akan diuji coba sebanyak 156 unit rumah untuk program ini,” ujar Lana, Jumat (11/3).

Selain menjalankan program BP2BT, pemerintah juga akan mengimplementasikan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para pegawai pemerintah dalam waktu dekat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahap pertama, Tapera yang merupakan tabungan berkala dalam jangka waktu tertentu untuk pembiayaan perumahan memang akan diperuntukkan bagi PNS, anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Basuki mengatakan, berdasarkan UU Tapera, setiap warga negara Indonesia maupun asing yang bekerja di Indonesia (NKRI) diwajibkan menjadi peserta Tapera. Namun, sebagai lembaga baru, Tapera perlu membangun kredibilitas. Yakni dengan menjadikan PNS, anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN sebagai peserta.

”Hal ini bertujuan membangun kredibilitas Tapera. Jika pada tahap pertama berjalan efektif, maka penerapan selanjutnya bagi pekerja di perusahaan swasta lebih mudah,” kata Basuki yang juga Ketua Komite Tapera, Jumat (3/11).

Basuki menuturkan, UU Tapera merupakan bukti komitmen dan langkah nyata negara untuk hadir dalam memenuhi kebutuhan papan untuk rakyat Indonesia. Hadirnya UU Tapera, kata Basuki, merupakan salah satu kebijakan terobosan untuk mengatasi kesenjangan sumber pembiayaan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja informal.

”Kementerian PUPR saat ini, melalui alokasi APBN, membangun rusunawa, rumah nelayan, dan rumah-rumah di daerah perbatasan tetapi itu tidak cukup. Maka perlu inovasi perizinan dan pembiayaan,” ujarnya. Melalui Tapera, Pemerintah dapat menghimpun dan menyediakan sumber dana jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan.

Sementara itu, Lana mengungkapkan, pembentukan BP Tapera saat ini masih menunggu keluarnya Perpres tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner Tapera. “Rencananya pada 24 Maret 2018 akan terbentuk Komisioner BP Tapera sehingga dapat segera berjalan dan dapat beroperasi penuh penerapan Tapera pada 2019,” ungkap Lana.

Ia menambahkan, nantinya dana pegawai PNS dan BUMN yang ada di Bapertarum akan otomatis berpindah ke BP Tapera. “Kemudian PNS yang akan pensiun otomatis akan mendapatkan pengembaliannya dari hasil tabungan perumahannya selama bekerja. Sementara untuk besaran iurannya, masih dibahas,” ungkapnya. (and/jpgroup)

Respon Anda?

komentar