batampos.co.id – Sempat terpuruk di angka 1,52 persen pada triwulan kedua 2017, perekonomian Kepri mulai bangkit. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat, pada triwulan III 2017 ekonomi Kepri tumbuh 2,41 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, mengatakan meski masih relatif rendah, angka 2,41 persen itu merupakan pencapaian yang positif. Menurut dia, ini menjadi indikasi baik bagi perekonomian di Kepri.
“Ini termasuk lumayan setelah babak-belur di triwulan I dan belum membaik di triwulan II,” kata Panusunan, Senin (6/11).
Dijelaskan Panusunan, pertumbuhan positif ini ditopang sektor industri pengolahan yang menyumbang 37,49 persen, industri konstruksi senilai 18,05 persen, dan sektor industri pertambangan dan penggalian senilai 13,42 persen.
“Kalau dihitung andilnya, yang paling besar 1,76 persen (dari 2,41 persen) itu dari industri pengolahan,” sebut Panusunan.
Meski tumbuh, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Kepri masih berada di posisi buncit alias urutan ke-10 dari 10 provinsi se Sumatera. Posisi teratas masih diduduki Sumatera Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 5,56 persen (year on year).
Disusul Provinsi Suamtera Barat dengan pertumbuhan ekonomi 5,38 persn (yoy). Kemudian di posisi berikutnya ada Sumatera Utara dan Lampung dengan pertumbuhan masing-masing 5,21 persn (yoy).
Menurut Panusunan, yang terpenting dalam perekonomian adalah pemulihan dan pertumbuhannya. Meski masih berada di urutan terakhir di Sumatera, setidaknya ekonomi Kepri mulai bangkit jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
“Ini pencapaian positif,” ujarnya.
Sebagaimana dirilis BPS Kepri, pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 9,03 persen dan 7,20 persen dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 3,26 persen dan 2,70 persen. Sebaliknya, Net Ekspor, pada triwulan ini mengalami kontraksi sebesar 17,59 persen.
Sementara perekonomian Kepulauan Riau triwulan II-2017 (c-to-c) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1,82 persen, melambat dibanding pertumbuhan triwulan III-2016 (c-to-c) yang tumbuh hingga 4,97 persen. Pertumbuhan tertinggi c-to-c pada triwulan III-2017 dicapai oleh Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan konsumsi LNPRT masing-masing sebesar 6,88 persen; 4,29 persen; dan 4,08 persen dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 2,57 persen; 1,62 persen; dan 0,01 persen.
Seorang investor asal Tiongkok, Li Guan Jin, mengatakan di antara pemicu pertumbuhan perekonomian di Kepri dan Batam adalah perbaikan sarana, infrastruktur, dan sistem perizinan. Ia mengakui, saat ini pengurusan izin untuk perusahaan asing di Batam lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
Namun, kata dia, perizinan yang cepat tidak cukup untuk menjamin perekonomian Batam bisa tumbuh dengan baik. Menurut dia, masih banyak aspek lainnya yang menjadi pertimbangan investor sebelum mereka memutuskan untuk menanamkan modalnya.
Menurut dia, Batam ke depannya dikembangkan menjadi kawasan industri pariwisata, industri kesehatan, dan industri pendidikan yang menurutnya lebih banyak manfaatnya.
“Batam tak cocok lagi untuk industri,” ujar investor yang bergerak di bidang pertambangan ini, Senin (6/11).
Selain itu, ia menyarankan agar Batam memperbaiki regulasi. Sebab selama ini banyak pengusaha dan calon investor yang pusing dengan kebijakan dan regulasi yang tidak jelas dan tumpang tindih.
Di sisi lain, banyak pihak yang meragukan transformasi Batam dari era Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Transformasi FTZ menuju KEK harus jelas. Tiba-tiba BP Batam mengatakan akan menjadikan Batam sebagai KEK dalam dua tahun tanpa memberitahu kami,” ucap Ketua Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang, kemarin.
Ia hanya tidak menginginkan masyarakat dan pengusaha Batam seperti membeli kucing dalam karung. “Jadi kita tidak tahu apakah kucingnya kurapan atau kucing itu belang,” tambahnya.
Ampuan menegaskan sangat mustahil menumbuhkan perekonomian Batam hingga 7 persen hanya dengan transisi FTZ menuju KEK. “Transisi itu bisa berjalan kalau regulasi antara Pemko Batam dan BP Batam berjalan harmonis,” terangnya.
Pernyataan tersebut dikuatkan lagi oleh Sekretaris BSOA Batam, Novi Hasni. Ia khawatir konsep KEK nanti mengganggu lahan shipyard. “FTZ menuju KEK itu downgrade. Bagaimana nanti lahan-lahan shipyard. Kami belum tahu konsepnya secara teknis,” katanya.
Kesulitan sektor galangan kapal bertambah lagi dengan tingginya tarif labuh tambat yang tertera dalam Perka 17 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jasa Pelabuhan.
“Tarif shipyard sudah kompetitif, tapi lihat tingginya tarif labuh tambat jadi hambat kapal masuk,” ungkapnya.
Di samping, itu keterpurukan shipyard ditambah dengan fakta bahwa BP Batam memungut tarif UWTO untuk garis pantai dan besarannya 20 kali tarif UWTO biasa. “Saat ini kami sedang terpuruk. Dan peraturan di Perka 17 tumpang tindih juga dengan peraturan Kemenhub,” jelasnya.
Sedangkan Sekretaris Real Estate Indonesia Khusus Batam, Robinson Tan, berharap bahwa Perka 9 Tahun 2017 tentang lahan segera direvisi, khususnya terkait diversifikasi tarif untuk perumahan.
“Tarif untuk perumahan murah dihilangkan sehingga kami berharap revisi nanti harus mengikutsertakan tarif tersebut,” jelasnya. (FARADILA V-RIFKI SETIAWAN)