Bupati Karimun Aunur Rafiq saat membuka rapat kerja camat, lurah dan kepala desa di Gedung Nasional, Kamis (9/11). F. Tri Haryono/Batam Pos.

batampos.co.id – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 diperkirakan naik dari Rp 16, 4 miliar menjadi Rp 49 miliar. Kenaikan ini sesuai aturan yang berlaku bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan 10 persen dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) untuk 42 desa. Sedangkan untuk Dana Desa (DD) di tahun 2018 tidak mengalami kenaikan, masih sama dengan tahun 2017 yakni sebesar Rp 35,8 miliar.

“Kalau dilihat, per satu desa akan mencapai Rp 1 miliar nanti yang digabungkan DD dan ADD. Saya minta kepada kepala desa (Kades) harus benar-benar merealisasikan anggaran tersebut sesuai aturan yang berlaku,” pesan Bupati Karimun Aunur Rafiq saat membuka rapat kerja camat, lurah dan kepala desa di Gedung Nasional, Kamis (9/11).

Langkah kebijakan dalam rangka mengoptimalisasikan pengelolaan DD dan ADD serta BKK agar bisa meningkatkan kompentensi SDM aparatur desa dan kecamatan. Selain itu, bisa meningkatkan peranan Tim Satgas Kabupaten untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (ASKD).

“Tahun depan desa jangan menuntut lagi untuk memasukkan pembangunan fisik. Silakan merealisasikan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan DD. Sedangkan ADD bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia termasuk aparatur desa,” paparnya.

Selain itu, kata Rafiq, dalam merealisasikan DD maupun ADD harus koordinasi dengan Polri dalam hal ini Polres Karimun maupun polsek-polsek sebagai pendamping dalam penyerapan DD dan ADD di setiap Desa. Sehingga alokasi yang cukup besar tersebut benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa itu.

“Jangan sungkan-sungkan kades, semuanya demi kebaikan kita bersama. Jangan sampai tersandung hukum akibat salah penggunaan DD dan ADD,” tuturnya.

Sementara Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin mengatakan, pihaknya memprioritaskan pencegahan dalam pengelolaan DD, selain melakukan pengawasan dan penanganan di setiap desa. Apabila merasa ragu, segeralah melakukan konsultasi kepada pihaknya baik melalui Babinsa, Polsek maupun Kasatreskrim. “Yang penting mari kita bersama-sama membangun desa melalui DD yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Pangke, Efendi ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, pihaknya selama ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam merealisasikan DD. “Insya Allah tidak ada masalah, saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pembangunan infrastruktur,” katanya. (tri)

Respon Anda?

komentar