batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satpol PP Kabupaten Bintan menfasilitasi persoalan pertambangan timah yang sudah meresahkan di Kampung Sekuning, Desa Sri Bintan dalam rapat di Bintan Buyu, Kamis (9/11) kemarin.

Dalam pertemuan itu, dihadiri Kasi Tantrib Pemerintah Kecamatan Teluk Sebong dan Kades Sri Bintan Jumiran. “Pak Kadus dan Kepala BPD juga hadir,” ungkap Jumiran kepada Batam Pos, Kamis (9/11).

Ia mengatakan, rapat tersebut membahas langkah selanjutnya pemerintah daerah. Di mana, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengundang pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri. Tujuannya meminta klarifikasi perizinan yang telah dikeluarkan Pemprov Kepri untuk melakukan aktivitas pertambangan timah di Desa Sri Bintan.

Ia juga mengaku, sebagian masyarakat sebenarnya bukan menolak kehadiran pertambangan timah yang ada, namun meminta aktivitas pertambangan timah dihentikan sampai ada kejelasan mengenai perizinan. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang mengaku resah lantaran aktivitas pertambangan itu masuk tanpa permisi.
“Keluar masuk melintasi lahan masyarakat, ini yang menimbulkan keresahan,” katanya.

Camat Teluk Sebong Herika kepada Batam Pos membenarkan masyarakat telah melakukan pengumpulan tanda tangan meminta aktivitas pertambangan timah dihentikan. “Itu ada saya terima dalam berita acara,” akunya.

Hanya, dalam rapat kali ini, ia mengatakan, membahas soal perizinan dan langkat selanjutnya karena kewenangan perizinan pertambangan sudah diambil pemerintah provinsi, sehingga Satpol PP Bintan belum memiliki kewenangan secara langsung untuk menindak aktivitas pertambangan di Desa Sri Bintan. Hal ini mengingat izin yang diberikan dikeluarkan pihak pemerintah provinsi.

“Jadi, disimpulkan dari pertemuan tadi, akan dilakukan pertemuan dengan pihak Pemprov Kepri, dalam hal ini Distamben dan PTSP kepri selaku yang menerbitkan izin. Juga dari pihak perusahaan akan kita undang. Tujuanya untuk mengklarifikasi perizinan
tadi,” jelasnya.

Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Bintan, Ali Bazar mengatakan, dalam pertemuan ini disepakati bahwa akan dilakukan pertemuan selanjutnya, di mana pihak Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri akan berdiskusi untuk menuntaskan persoalan pertambangan timah yang beroperasi di Sri Bintan.

Mengapa harus berkoordinasi ke provinsi, menurutnya, karena berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa kewenangan perizinan pertambangan sudah menjadi ranah pihak provinsi. “Itulah alasannya kenapa kita undang, untuk mengklarifikasi dahulu,” jelasnya. Hadir dalam pertemuan itu, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan umum Penataan Ruang, kades Sri Bintan dan kasi Tantrib pemerintah kecamatan Teluk Sebong. (cr21)

Respon Anda?

komentar