batampos.co.id – Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi Kepri kian memprihatinkan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2018 mendatang.
Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Herman mengatakan sampai triwulan III Tahun (TA) 2017 penerimaan DBH Migas adalah Rp 38,7 miliar. “Secara keseluruhan sampai pada Triwulan III per September kemarin, DBH migas yang kita terima lebih kurang Rp 38,7 miliar,” ujar Herman, Minggu (12/11) kemarin.
Dijelaskannya, untuk realisasi minyak bumi masih pada angka Rp 3.115.623.200. Sedangkan untuk sektor gas bumi adalah Rp 35.624.592.000. Ditanya apakah penerimaan tersebut masih akan dibagi dengan kabupaten/kota di Kepri. Mengenai hal itu, Herman mengatakan untuk pembagian DBH Migas bagi Kabupaten/Kota sistemnya sudah langsung ke Kabupaten/Kota dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tidak lagi pembagiannya diatur oleh Pemprov Kepri. Tetapi langsung ke Kabupaten/Kota. Artinya data yang kita pegang adalah hanya pembagian Pemprov Kepri,” papar Herman.
Disinggung apakah sudah ada gambaran terkait persentase pembagian DBH Migas di 2018 nanti. Terkait pertanyaan tersebut, Herman mengaku belum mendapatkan gambaran pasti terkait hal itu. Dijelaskannya, pembagian DBH Migas meningkat atau tidaknya adalah dipengaruhi oleh harga minyak dan gas bumi.
“Kita berharap pada 2018 nanti harga migas dunia mengalami kenaikan. Sehingga membantu kekuatan anggaran daerah,” harap Herman.
Herman juga mengatakan, untuk pembagian DBH Migas di triwulan IV akan diterima pada Desember nanti. Sehingga anggaran tersebut bisa digunakan pada APBD 2018 nanti. Ditambahkannya, karena semakin mengkhawatirkannya penerimaan DBH Migas, pihaknya terus berkreativitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri.
“Lewat perubahan Perda Pajak dan Retrebusi Daerah beberapa waktu lalu. Ada beberapa sasaran yang kita harapkan. Salah satuny adalah pajak kendraan progresif. Selain itu adalah pengelolaan labuh jangkar dan alat berat,” tutup Herman.
Terpisah, Senator DPD daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepri, Haripinto Tanuwidjaja meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun berani bertindak untuk mengoptimalkan peluang pengelolaan minyak dan gas melalui Participating Interest (PI) minyak dan gas. Menurutnya kesempatan yang ada harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Keluarnya Surat Keputusan dari SKK Migas adalah merupakan bentuk persetujuan bagi Provinsi Kepri untuk terlibat dalam pengelolaan PI di Blok Northwest Natuna,” ujar Haripinto Tanuwidjaja.
Mantan legislator DPRD Kepri tersebut menilai, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk Kepri berubah. Dijelaskannya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, tentu harus sedikit berkorban. Ditegaskannya, terlibat atau tidaknya tergantung Gubernur sebagai kepala daerah.
“Segala sesuatu memang ada resikonya. Tetapi jika kita tidak berani menghadapi resiko, maka kesempatan Kepri untuk sejahtera lama,” tegasnya.
Dijelaskannya, meskipun pada tahap awal ini hanya diberikan keterlibatan hanya Blok Northwest Natuna. Tetapi potensi untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar. Karena beberapa daerah penghasil migas yang sudah bergerak cepat untuk ikut serta dalam pengolahan minyak dan gas, semakin sejahtera.
“Bisa dilihat Kabupaten Bojonegoro, yang nilai APBD-nya sudah melebehi nilai APBD Provinsi Kepri saat ini. Tentu sayang peluang emas yang ada tidak dimanfaatkan,” papar Haripinto.
Ditambahkannya, belakangan ini alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migasyang masuk ke daerah cendrung menurun. Pemerintah Daerah tidak cukup jika hanya menunggu ataupun berpangku tangan untuk mendapatkan DBH lebih besar. Tetapi alangkah baiknya, jika terlibat langsung lewat program PI.
“Natuna dan Anambas memiliki 16 blok migas lebih kurang. Sebagian saja kita bisa terlibat, pembangunan dan kesejahteraan Kepri akan bergerak lebih cepat,” tutup Haripinto.(jpg)